87 Persen Kecelakaan Kerja Disebabkan Kesalahan Manusia

DEPOK, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan ada beberapa hal yang menjadi patokan pemerintah dalam mengevaluasi kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur.

Pertama adalah pemetaan masalah, kemudian dampak, hingga yang terakhir kesimpulan. Pada tahap kesimpulan, human error atau kesalahan manusia paling dominan menyebabkan kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur.

Baca juga : Under Design Picu Kecelakaan Kerja Proyek Infrastruktur

"Hasil penelitian yang kita baca beberapa beberapa kali memang 87 persen adalah faktor manusianya setelah itu alatnya, sisanya faktor lain seperti cuaca," ujar Syarif saat memberi paparan kunci atau key note speech di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Depok, Rabu (28/2/2018).

MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.

Baca juga : Soal Kecelakaan Kerja, Skema m-SHEL Perlu Diperhatikan

Ia pun menekankan kedisiplinan pada peren anaan dan pengawasan harus ditingkatkan. Selama ini, budaya disiplin pekerja Indonesia masih kalah dengan pekerja asing.

"Teknologi kita oke, tapi skill atau keterampilan kita masih kurang," sebut Syarif.

Padahal, imbuh dia, tenaga kerja Indonesia juga dibutuhkan oleh negara-negara lain. Oleh sebab itu, kedisiplinan dan pengawasan para pekerja harus ditingkatkan.

KOMPAS.com/Moh.Anas Kontruksi jembatan tol Pasuruan Probolinggo mendadak ambrol saat proses pemgerjaan di Desa Cukurgondang Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Baca juga : Ada Apa dengan Waskita Karya?

Lebih jauh lagi, ada beberapa pemilik proyek yang menyewa konsultan dengan kompetensi di bawah kontraktor. Idealnya, konsultan lebih berpengalaman dibandingkan kontraktor.

"Konsultan ini tugasnya menyetujui pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai kondisi di lapangan, tapi sekarang konsultan tidak memaksimalkan kewenangannya," ucap Syarif.