Tangani Kawasan Kumuh, Pemprov DKI Bakal Gandeng Swasta

Kompas.com - 22/02/2018, 10:00 WIB
Rumah warga di RW 17 Penjaringan, Jakarta Utara, beridiri di atas kali yang dipenuhi sampah. Foto diambil Rabu (14/2/2018). KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan DRumah warga di RW 17 Penjaringan, Jakarta Utara, beridiri di atas kali yang dipenuhi sampah. Foto diambil Rabu (14/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membuat desain utama untuk penanganan kawasan kumuh. Desain ini terutama untuk menentukan kawasan kumuh yang menjadi prioritas dan bagaimana menangananinya.

Program ini dilakukan dengan proyek percontohan di Penjaringan, Jakarta Utara yang dikerjakan oleh lembaga nirlaba ACC Center berbasis di Austin.

Baca juga : Ini Cara Pemerintah Hapus Wajah Kumuh Kampung Nelayan

"Kami mau dengan people, public, private, partnership (P4), caranya pakai Community Action Plan (CAP) itu. Semacam mendengarkan masyarakat ingin seperti apa, lalu kita pertimbangkan sebelum diputuskan," ujar Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa menjawab Kompas.com, Rabu (21/2/2018).

Sejak awal, kata Oswar, penataan kawasan kumuh akan ditawarkan ke swasta yang kira-kira berminat membantu melalui beauty contest.

Baca juga : Kampung Kumuh di Kramat Jati Itu, Kini Lebih Berwarna...

Ia juga mengatakan, bakal menggunakan skema availability payment.

Maksudnya, sebagai contoh disepakati pembangunan rumah susun (rusun) di tanah Pemprov. Rusun ini akan diserahkan ke swasta mulai dari desain, konstruksi hingga pengelolaannya.

"Kalau manajemen sama mereka enak, bangunnya juga pasti benar," kata Oswar.

Nantinya, penghuni membeli rusun tersebut ke pengembang dengan harga terjangkau. Sebagai upaya menekan harga, rusun tersebut akan dibagi dua bagian.

Masyarakat miskin ditempatkan di rusun bagian lantai bawah sedangkan lantai di atas diperuntukkan bagi kelas menengah.

Adapun untuk perancangan desain utama, Oswar masih belum dapat membukanya karena program ini baru akan dimulai.

"Kami kan berangkat dari isu. Kami lihat dulu siapa yang ikut terlibat dan siapa yang potensial terlibat. Kemudian, kami kumpulkan dan baru bicara definisi kumuh apa dan di mana aja," tutup Oswar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X