Tiga Tahun Jokowi Berkuasa, Penanganan Kawasan Kumuh Belum Maksimal - Kompas.com

Tiga Tahun Jokowi Berkuasa, Penanganan Kawasan Kumuh Belum Maksimal

Dani Prabowo
Kompas.com - 11/10/2017, 10:30 WIB
Suasana deretan rumah kumuh dibantaran kali Jln. Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana deretan rumah kumuh dibantaran kali Jln. Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019.

JAKARTA, KompasProperti - Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku, penataan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Padahal, pada 20 Oktober mendatang, usia pemerintahan ini akan genap tiga tahun.

"Ada yang mungkin masih terseok-seok, kami kerja keras untuk bisa mendekati target kawasan kumuh, sanitasi. Itu mungkin harus kerja keras untuk bisa mendekati target (pengentasan masalah)," kata Basuki di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (10/10/2017).

Direktorat Jenderal Cipta Karya mencatat, hingga September 2017, dari data bergerak kawasan kumuh yang tereduksi baru 17,60 persen dari total 38.431 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tersebar di 3.826 kawasan. 

Ini artinya masih tersisa 82,40 persen lagi kawasan kumuh yang belum tertangani.

Baca: Kawasan Kumuh Indonesia yang Tertangani Baru 17,60 Persen 

Berbagai program pun disiapkan untuk mengatasi persoalan itu, mulai dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2).

Tak sekadar turun, bahkan pemerintah menargetkan kawasan kumuh di Indonesia turun menjadi 0 persen pada 2019 mendatang. Namun diakui Basuki, penyelesaian masalah pemukiman kumuh dan sanitasi, bukanlah persoalan gampang.

"(tantangannya) itu kebudayaan masyarakat," kata dia.

Meski pengentasan kawasan kumuh masih belum mencapai target, Basuki menyebut, tidak sedikit capaian yang sudah diraih pemerintah dalam hal infrastruktur.

Misalnya, pembangunan jalan tol, bendungan, pembangunan jaringan irigasi, serta perumahan, diklaim sudah cukup berhasil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kemudian air minum, kawasan perbatasan, jalan nasional. Kami tahun ketiga lebih dari 2.650 kilometer (jalan) dibangun, padahal targetnya 2.650 kilometer," kata Basuki.

Sedangkan untuk jalan tol, kata dia, sudah bertambah 568 kilometer dari target yang akan dibangun mencapai 1.581 kilometer.

"Jadi itu sedang kami siapkan. Jalan tol, bendungan, jaringan irigasi, rumah, air minum perbatasan, itu yang bisa menyebabkan daya saing infrastruktur kita naik," tuntas Basuki.

PenulisDani Prabowo
EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM