Pembangunan Rumah Subsidi di NTT Terkendala Tingginya BPHTB

KUPANG, KOMPAS.com - Tingginya pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi kendala pembangunan rumah murah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Biaya BPHTB yang dibebankan kepada masyarakat ini harus disetorkan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah sebelum pembangunan perumahan direalisasikan. Hal ini memberatkan masyarakat dan pengembang.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) NTT) Bobby Pitoby mengungkapkan keberatannya kepada sejumlah wartawan di Kupang, Senin (29/1/2018).

Menurut Bobby, selain perizinan yang lambat dan mahal, tingginya pungutan BPHTB merupakan salah satu yang berpengaruh dan mengganjal realisasi perumahan subsidi.

"Ini karena pungutan BPHTB di NTT belum disesuaikan dengan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 mengenai penuruan pungutan BPHTB. Inilah yang memberatkan pengembang dalam pembangunan perumahan bersubsidi," tegas Boby.

Dokumentasi PT Charson Timorland Estate Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Gemstone Regency, yang dikembangkan oleh PT Charson Timorland Estate. Lokasinya berada di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Karena belum ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya di Kota Kupang, maka BPHTB yang harus disetor sebesar Rp 4,5 juta. Sementara uang muka rumah hanya Rp 1,5 juta.

"Ini sangat memberatkan sehingga kami usulkan kepada pemerintah menghapus pajak ini untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah," tegasnya.

Padahal, pemerintah pusat sudah membantu masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan rumah yang murah dengan pajak yang rendah melalui penurunan pajak penghasilan (PPH) dari semula 5 persen menjadi 2,5 persen.

"Ini artinya bahwa pemerintah pusat justru sangat ingin menolong masyarakat kecil, dengan cara menurunkan PPH Itu agar uang muka yang diberikan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.