Rumah DP 0 Rupiah Pondok Kelapa Berpotensi Jadi Kalibata City Jilid 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, tentu tidak asing dengan Kalibata City. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di depan apartemen ini.

Bukan tanpa sebab hal itu terjadi. Banyaknya kendaraan roda empat milik pribadi yang masuk keluar apartemen ini adalah salah satu faktor utamanya. Di samping Jalan Raya Kalibata yang notabene tidak terlalu lebar untuk menampung semua kendaraan yang melintas.

Kalibata Residence yang merupakan bagian dari Kalibata City awalnya merupakan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang dirancang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Harganya saat dijual pertama kali relatif terjangkau, berkisar antara Rp 88 juta hingga Rp 200 juta per unit.

Kendati pada saat dibangun ada persyaratan tidak boleh dijual atau disewakan, kenyataannya banyak unit apartemen itu yang dijual dan disewakan kembali.

Mereka yang tinggal di sini pun kebanyakan bukan lagi MBR, melainkan yang berpenghasilan menengah ke atas.

Kini, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tengah merealisasikan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah.

Sebagai pilot project, rumah DP 0 Rupiah itu akan dibangun di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakart Timur. Namun, hunian yang dibangun bukanlah rumah tapak, melainkan bangunan vertikal dengan tipe 36 dan 21.

Hunian itu terdiri atas dua menara. Untuk tahap pertama, akan dibangun sebanyak 703 unit yang terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

Harga dipatok Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21.

Anies mengatakan, terealisasinya program ini adalah berkat kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ia menjelaskan, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, melalui bank nasional yang menyalurkan FLPP.

Suku bunganya rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu 5 persen dengan jangka waktu cicilan 20 tahun.

"Calon pembeli harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP," kata Anies saat groundbreaking di lokasi, Kamis (18/1/2018).

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai, bila melihat syarat yang diberikan Pemprov DKI, ada potensi rumah DP 0 Rupiah akan menjadi 'Kalibata City kedua'.

Pasalnya, program tersebut bukanlah program rumah seperti yang dibayangkan sebelumnya melainkan apartemen sederhana milik atau anami. Sama seperti Kalibata City yang mayoritas unitnya merupakan anami.

"Anami itu boleh dijadikan suatu program, tapi tidak dominan. Karena bagaimana pun apartemen milik akan mengundang spekulasi," kata Jehansyah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Terlebih, salah satu syarat untuk mengakses program ini adalah maksimum penghasilan Rp 7 juta per bulan. Dengan penghasilan sebesar itu, menurut Jehan, sudah tidak tepat bila masuk ke dalam kategori MBR.

Alih-alih rumah DP 0 Rupiah diperuntukkan bagi MBR, ia khawatir, justru para investor-lah yang nanti akan memborongnya. Pasalnya, harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau.

"Sekarang apa betul pengawasannya bisa ketat? Siapa saja pembelinya? Indonesia itu apa susahnya buat slip gaji Rp 7 juta? Punya saudara konsultan, jadi selesai barang itu. Siapa yang bisa cegah satu orang beli sepuluh unit. Sepuluh nama, sepuluh slip gaji maju, tapi (yang punya) satu orang itu," tutur Jehansyah.

"Nah itu yang terjadi pada spekulasi Kalibata City. Jadi, program yang diketahui waktu rusunami dulu kan murah karena dipotong PPN dan BPHTB ditiadakan. Kalau sekarang kan diberikan subsidi pembiayaan," lanjut Jehansyah.

Rusunawa

Ia menambahkan, ketika proses akad kredit sudah terjadi, maka tidak ada satu pun pihak yang bisa menggugat pembeli. Termasuk pihak perbankan yang memiliki unit itu sebelum lunas.

"Sejauh dia bisa mencicil dengan baik, itu sudah milik dia. Mau dipindahtangan-kah, mau disewakan, mau dianggurin, mau dia disewakan ke ekspatriat, itulah yang namanya apartemen milik," kata Jehansyah.

Daripada membangun anami, ia menilai, jauh lebih baik bila Pemprov DKI membangun rumah susun sederhana sewa atau kampung deret.

Dengan program itu, maka masyarakat yang penghasilannya tidak mencapai Rp 7 juta pun, masih bisa menikmatinya.

"Kampung deret (bisa) untuk penduduk asli, rusunawa untuk pendatang. Itu saja yang dibanyakin. Nah sekarang, sebenarnya belum ada program Anies untuk MBR," tuntasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.