Kompas.com - 13/01/2018, 18:00 WIB
Pakar hukum agraria UGM Nur Hasan. Kompas.com / Dani PrabowoPakar hukum agraria UGM Nur Hasan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, saat menghadiri peluncuran gerakan Jakarta Coffee Capital, menyebut ada keanehan pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.

Menurut Sandi, sertifikat tersebut terbit dalam waktu singkat, saat Anies Baswedan tengah melangsungkan ibadah haji.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jika Soal Reklamasi Dibawa ke PTUN, DKI Diyakini Bakal Kalah

"Jangan izin bagi pengusaha kecil dipersulit, untuk pengusaha besarnya mudah. Contohnya izin reklamasi. Gubernurnya lagi naik haji, pulang-pulang izin reklamasinya sudah disetujui," kata Sandi di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Namun, anggapan Sandi yang melihat adanya kejanggalan tersebut disanggah oleh pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Hasan.

Baca juga: DKI Bisa Disebut Wanprestasi jika Batalkan Sertifikat Reklamasi

"Sebenarnya, aneh atau tidak itu tergantung dipenuhi atau tidak syarat atau prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan," kata Nur Hasan dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Seperti diketahui, sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi selalu menjanjikan bakal menghentikan proyek reklamasi.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies soal Penghentian Reklamasi

Nur Hasan menjelaskan, ketika Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan pengembang, sudah disepakati bahwa hak pengelolaan lahan (HPL) pulau reklamasi menjadi milik Pemprov DKI.

Permohonan izin HPL ini sudah diajukan sejak Desember 2015, dan baru terbit sertifikatnya pada Juni 2017. Sebagai konsekwensinya, setelah HPL terbit, Pemprov DKI memberikan rekomendasi penerbitan HGB di atas HPL.

Sebelum sertifikat HGB diterbitkan, ada beberapa prosedur administrasi yang harus dilengkapi dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

Baca juga: Permohonan Anies Ditolak, Pakar Anggap Menteri ATR Paham Aturan HGB

Prosedur itu mulai dari pengukuran, permohonan pemeriksaan, penetapan batas tanah, hingga pengumuman data fisik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.