Kompas.com - 13/01/2018, 14:23 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi bisa dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan wanprestasi.

Pengembang selaku investor dalam proyek tersebut dapat mengajukan gugatan bila Pemprov DKI Jakarta membatalkan sertifikat HGB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pakar hukum agraria Universitas Gajah Mada Nur Hasan mengatakan hal tersebut dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Ia menjelaskan, proyek reklamasi awalnya merupakan proyek pemerintah pusat pada era Presiden Soeharto yang didelegasikan pekerjaannya ke Pemprov DKI.

Dalam perjalanannya, ada segudang peraturan termasuk peraturan daerah yang dihasilkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan proyek tersebut.

"Pemerintah kan tidak punya uang, maka ujungnya adalah bekerja sama dengan badan usaha, diantaranya swasta. Dan itu sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama, diperbarui dan ditambah," kata Nur Hasan.

Pakar hukum agraria UGM Nur Hasan.Kompas.com / Dani Prabowo Pakar hukum agraria UGM Nur Hasan.
Dalam perjanjian yang dibuat, Pemprov DKI mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL). Sementara pengembang menerima sertifikat HGB di atas HPL.

Meski demikian, ada sejumlah kewajiban pengembang yang turut mengikat di dalamnya, termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat.

"Reklamasi ini tahapan sekarang bukan tahapan pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan sudah, pulau sudah terbentuk. Sekarang itu pemanfaatan tanah hasil reklamasi," kata dia.

Selain itu, Nur Hasan menambahkan, dalam perjanjian juga diatur bahwa Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan dan beragam perizinan lainnya yang dibutuhkan pengembang dalam mengelola lahan yang sudah ada.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.