Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Reklamasi, Kota Skala Manusia, dan Tiang Listrik yang Aman

Kompas.com - 20/11/2017, 11:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Seperti gas buang manusia (maaf), isu tentang tanah tumbuh, kota ramah warga, dan akrobat politik yang menyeret tiang listrik terus terus mengisi ruang-ruang diskusi publik. Tak terasa manfaatnya, tapi tercium kuat di antara kita.

Para ahli pun larut dalam persaingan mengipas-ngipas gas, ada yang menghilangkan baunya, namun banyak yang justru jadi menyebarkan ke ruang-ruang tidak perlu.

Mari satu per satu kita bahas. Lupakan sejenak masalah tiang listrik yang tak aman dari ancaman tabrakan di ibu kota Indonesia ini, lanjutkan saja pada isu yang sedikit terlupakan, pulau buatan!

Berbeda dengan kita, ketika kawasan Marina Financial District di Singapura mulai digulirkan idenya, berbagai diskursus teknis pun bergulir di kalangan pakar, terutama para perencana, insinyur, ahli lingkungan, dan arsitek.

Melalui lorong-lorong naskah akademik dan berlapis-lapis diskusi business case, program peremajaan ruang baru di kawasan premium Singapura itu pun bergulir sampai akhirnya berdiri dengan megahnya.

Menikmati sore hari di Singapura, Selasa (7/2/2017).KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA Menikmati sore hari di Singapura, Selasa (7/2/2017).
Awalnya, saya sangat kagum, ketika hampir 20 tahun sejak dimulainya rencana Jakarta Waterfront City pada 1992, diskursus penambahan tanah di pesisir Jakarta diwarnai debat akademis (dan politis) yang kadang sangat panas, namun dirasa penting.

Sejak Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda DKI menyusun Jakarta Waterfront City sebagai bagian dari Jabotabek Metropolitan Development Program (JMDP), program penciptaan tanah baru di pesisir utara Jakarta pun terus bergulir.

Sasaran awal program ini yang semula adalah melakukan city beautyfication khususnya di sekitar Sunda Kelapa, pun terus berkembang. Konsep waterfront city itu adalah hasil para pejabat menengah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk melihat Delta Werken dan Lilystad.

Embrio isu hangat pun dimulai, ketika perubahan drastis dilakukan tahun 1995 dengan dibuat ruang pemisah laut dan daratan. Sebelumnya, program ini untuk menyambung dengan daratan. Hal ini diperlukan agar ada pelepasan air.

Sunset dari esplanade Pantai Scheveningan, Den Haag, Belanda.ARYA DARU PANGAYUNAN Sunset dari esplanade Pantai Scheveningan, Den Haag, Belanda.
Sejak saat itulah, para ahli perencana pun masuk dalam era dikotomi antara reklamasi sebagai lahan yang terpisah dengan daratan, atau pulau baru!

Kelihatannya sepele. Namun, 20 tahun kemudian, para ahli dan perencana justru terjebak dalam dikotomi sederhana ini. Pasalnya, saat ini ada dua Undang-undang (UU) yang mengawal hal yang sama, melalui dua sudut pandang berbeda.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pulau urugan tersebut sebagai lahan objek wajib bagi penyusunan Rencana Tata Ruang yang bermotif daratan.

Sedangkan, adik kandungnya yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatakan bahwa tanah urugan tersebut adalah pulau kecil di pesisir, yang tanggung jawab dan perencanaan nya menjadi bagian dari pemanfaatan laut dan pulau dengan kriteria rencana zoning yang berbeda.

Pendekatan yang dipakai dalam perkembangan selanjutnya dari proyek lahan baru di utara Jakarta sangat outdated.

Seperti negara-negara Asia lainnya, kita berlomba untuk menciptakan ruang-ruang raksasa, pemanfaatan ruang secara masif, infrastruktur menjadi panglima pembangunan, dan modernitas sebagai filosofi dasarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau