Sentil Pemda, Tjahjo Bilang Jangan Hambat Investasi Swasta

TANGERANG, KompasProperti – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ‘menyentil’ pemerintah daerah (pemda) yang kerap mempersulit proses perizinan pembangunan rumah oleh pengembang swasta.

Menurut dia, pengembang sudah mengantongi izin dari bupati namun kemudian terhambat karena pengembangan perumahan tersebut tidak direstui pejabat di atasnya.

Baca: Meikarta Disebut Tak Berizin, Ini Kata Lippo

“Pemda jangan menghambat investasi perumahan. Saya kira ini yang harus dicermati bersama,” kata Tjahjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Real Estate Indonesia (REI) di Indonesia Convention and Exibition (ICE) BSD, Tangerang, Kamis (14/9/2017).

Padahal, menurut Tjahjo, pemerintah pusat terus mendorong peran aktif swasta di dalam sektor pembangunan infrastruktur, salah di antaranya di bidang perumahan rakyat dengan menderegulasi perizinan melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Karena itu, perlu ada sinergi antara pemda dan swasta di dalam pembangunan infrastruktur. Sinergi ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

“Secara prinsip, investasi di daerah ini harus didukung penuh, dengan kewenangan penuh. Dan sesuai aturan yang ada adalah (tugasnya) bupati dan wali kota,” ucap Tjahjo.

Tjahjo menilai, bupati dan wali kota adalah pihak yang paling berhak mengeluarkan izin bila ada pengembang yang ingin membangun kawasan hunian di daerah.

Merekalah yang lebih memahami kondisi wilayah serta pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kendati ada aturan yang dikeluarkan di tingkat provinsi, Tjahjo menambahkan, sebaiknya dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada di tingkat kabupaten/kota. Pada gilirannya, aturan yang ada tidak saling berbenturan sehingga menghambat proses investasi tersebut.

Lebih jauh, Tjahjo menuturkan, banyak swasta yang saat ini ingin bekerja sama dengan pemda untuk memajukan sebuah kawasan.

Oleh karena itu, dia berharap, agar pemda dapat menangkap peluang yang ada dan memberikan kemudahan izin berinvestasi.