Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Dapat Belajar dari Malaysia

JAKARTA, KompasProperti - Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia, dari Jakarta ke Kalimantan, kembali bergulir. Wacana tersebut bukan barang baru, melainkan sudah mengemuka sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, meski belum sempat terealisasi.

Hingga kini masih belum jelas, apakah pemindahan ibu kota ini termasuk juga pemindahan pusat pemerintahan.

Namun, bila wacana itu memang benar-benar hendak direalisasikan, setidaknya Indonesia dapat belajar dari negara tetangganya.

"Kita bisa belajar dari Malaysia dalam penyiapan wilayah Putrajaya sebagai pusat pemerintahan mereka," kata pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi kepada KompasProperti, Rabu (5/7/2017).

Tahun 1999 lalu, Pemerintah Malaysia berhasil memindahkan pusat pemerintahan mereka dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Pemindahan tersebut berhasil menekan tingkat kemacetan di Kuala Lumpur, yang saat itu sedang menjadi pusat pertumbuhan infrastruktur.

Menurut Adi, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, diperlukan infrastruktur dasar yang cukup, mulai dari jaringan jalan yang representatif, kesiapan air bersih dan pasokan listrik yang memadai.

Salah utama persoalan dasar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan yaitu ketersediaan air bersih. Karena itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan persoalan ini secara serius sebelum pemindahan itu direalisasikan.

"Sebagaimana Putrajaya dulu, enggak tanggung-tanggung ada instalasi tradisional seperti sumur bor, tetapi juga ada instalai modern pengelolaan air," kata dia.

"Baik itu air limbah, air hujan, maupun air sungai yang diolah sedemikian rupa menjadi air baku," lanjut dia.

Sementara itu, untuk menunjang pasokan listrik, ia menyarankan, agar pemerintah membangun power plant baru. Dengan demikian, pasokan listrik dapat terjaga dan memadai.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Jokowi, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar ( ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik di mananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.