JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak lagi dipimpin politisi Ferry Mursyidan Baldan.
Setelah pergantian formasi atau reshuffle kabinet, posisi Ferry digantikan oleh Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menginginkan adanya perubahan yang signifikan dari kerja kementerian ini.
Program yang perlu didorong Kementerian ATR/BPN adalah Reforma Agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.
"Saya harap kinerja Reforma Agraria makin melaju. Sebab saya lihat dua tahun ini program nawacita Reforma Agraria yang paling tertinggal dibanding program yang lain," ujar Iwan kepada Kompas.com, Rabu (27/7/2016).
Dengan adanya penggantian menteri ini, Iwan juga berharap Sofyan Djalil dapat memaksimalkan Reforma Agraria agar Peraturan Presiden (Perpres) soal program ini segera disahkan.
Selama ini, lanjut dia, titik terlemah Kementerian ATR/BPN adalah di bidang Reforma Agraria berupa redistribusi tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
Penanganan konflik ini dinilai darurat. Pasalnya, konflik agraria setiap tahun terus meningkat, baik di lahan perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur.
Selain itu, tambah Iwan, Sofyan Djalil diharapkan bisa membuat Kementerian ATR/BPN memperbaiki konsolidasi dan koordinasi internal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.