Ini Sektor-sektor Kementerian PUPR yang Terkena Dampak Pemotongan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan beberapa penghematan di beberapa sektor lantaran adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun.

"Jadi pertama yang kami hemat adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi bisa dilaksanakan tepat waktu. Kedua sisa lelang. Ketiga tentunya pekerjaan-pekerjaan yang belum dilelang juga itu akan kita potong," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono, di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Adapun sektor-sektor yang akan dihemat menurut Taufik adalah dari yang terbesar sesuai anggaran, yakni dari Ditjen Bina Marga untuk transportasi, kedua Ditjen Sumber Daya Air, ketiga Ditjen Cipta Karya untuk infrastruktur permukiman, dan keempat Ditjen Penyediaan Perumahan.

"Untuk Bina Marga yang kami hemat itu proyek dengan nilai sekitar Rp 5 miliar seperti misalnya pelebaran jalan 1-2 kilometer atau rehabilitasi jembatan-jembatan kecil," tambah dia.

Kendati begitu, proyek pembangunan jalan tol baik Trans Jawa, Trans Sumatera ataupun Trans Kalimantan tidak akan mendapat imbas pemangkasan tersebut dan tidak akan ditunda pembangunannya.

Pasalnya, semua proyek pembangunan tol menjadi tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bersangkutan.

"Kalau proyek tol tidak kita apa-apakan karena kan proyek itu dikerjakan oleh swasta jadi penghematan itu tidak ada kaitannya dengan proyek tol, lalu untuk pembebasan tanah pun sekarang ditalangi oleh BUJT jadi tidak akan berpengaruh ke proyek-proyek strategis," tandas Taufik.

Pagu anggaran 2016 Kementerian PUPR sebelum dipangkas adalah sebesar Rp 104,081 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada Ditjen Bina Marga senilai Rp 41,065 triliun, kemudian diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 24,129 triliun.

Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya memperoleh Rp 12,342 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan dengan nilai Rp 3,491 triliun.