"Konsultan Properti, Biang Keladi Hancurnya Kawasan TB Simatupang"

Kompas.com - 14/06/2016, 02:29 WIB
Lahan yang rencananya akan dibangun Fatmawati City Center, Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016). Nibras Nada NailufarLahan yang rencananya akan dibangun Fatmawati City Center, Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro menuding konsultan properti sebagai biang keladi hancurnya kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang awalnya dirancang sebagai area konservasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 menjadi sabuk komersial (commercial belt). 

Menurut dia, selama ini konsultan properti paling berjasa besar menggiring investor dan pengembang masuk ke koridor TB Simatupang tanpa memikirkan dampaknya terhadap kemerosotan kualitas lingkungan. 

"Mereka biang keladinya. Seharusnya mereka mulai berpikir ke depan, menggiring pengembang membangun timur dan barat Jakarta. Bukan malah memicu terjadinya pembangunan besar-besaran di kawasan selatan, khususnya koridor TB Simatupang," tutur Bernie, sapaan akrab Bernardus, kepada Kompas.com, usai Konferensi Pers "Mendorong Kota yang Produktif dan Berdaya Saing" di Jakarta, Senin (13/6/2016). 

Kalau di luar negeri, kata Bernie, konsultan properti itu harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah kota sebelum merekomendasikan pengembang sebagai kliennya untuk membangun proyek di kawasan tertentu.

Apalagi kawasan konservasi atau buffer zone itu, konsep pengembangan proyek propertinya harus sesuai dengan peraturan zonasi yang sedetail-detailnya.

"Selama ini tak ada dokumen konsultan properti yang disertai kelengkapan izin termasuk memenuhi peraturan zonasi. Beda sama konsultan properti di luar negeri yang memegang tanggung jawab penuh atas rekomendasinya," papar dia.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus tegas memegang komitmen tinggi dan enforcment  untuk menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (2030) jika tak ingin timbul masalah baru.

Pemprov DKI Jakarta juga harus menyetop pemberian izin pembangunan properti komersial di kawasan selatan Jakarta, khususnya koridor Simatupang. 

Sayangnya, Pemprov DKI tidak mampu mencegah konversi lahan hijau di sana sebagai area konservasi. Akhirnya jalan pintas ditempuh, yakni melakukan pemutihan lahan dari sebelumnya area konservasi air menjadi kawasan komersial.

Aksi pemutihan lahan tersebut kemudian membuat koridor ini berubah wajah menjadi pusat pertumbuhan properti komersial baru.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X