Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/04/2016, 11:39 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

Menteri ATR/BPN, kata Bernie, sampai saat ini tidak terdengar kiprahnya dalam mengatasi permasalahan ini. Birokrasi di ATR/BPN kelihatan tidak sigap.

Wajar bila kemudian terjadi kekacauan bidang tata ruang yang diakibatkan oleh tumpang tindih sektor-sektor yang seolah justru jadi keniscayaan.

Harusnya semua sektor itu di bawah koordinasi tata ruang, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sekarang ini, masing-masing kementerian terlalu egois dan hanya fokus pada keyakinannya sendiri, sehingga tumpang tindih.

"Kalau mereka menyadari itu semua, harusnya tidak perlu menteri koordinator dan semua pihak ikut ramai. Cukup Menteri ATR/BPN melalui BKPRN sesuai Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 tahun 2009," sebut Bernie.

Ferry-lah yang harus mengkoordinasi dan pemimpin penyelesaian masalah tata ruang seperti reklamasi ini. Selain itu, dia menurut Bernie juga harus mengurusi revitaliasasi bagian kota, urban regeneration, sampai soal relokasi warga di kawasan baru.

"Keluarkan masalah politis, korupsi dan lain lain. Fokus pada permasalahan teknis perencanaan tata ruang sebagai tupoksi utama Kementerian ATR/BPN," tegas Bernie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau