Tahun Depan, Kebutuhan Anggaran Kementerian PUPR Rp 166 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melaksanakan kegiatan pra-konsultasi regional (Konreg) sebanyak empat kali berdasarkan lokasi berbasis pulau dan wilayah.

Pra-konreg merupakan wahana komunikasi antara satuan administrasi pangkal (Satminkal) pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara pusat dan daerah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, total kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2017 adalah Rp 166 triliun, namun nilai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

“Dari hasil pra-konreg, total kebutuhan Rp 166 triliun nanti akan dicoba menjadi Rp 104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong,” tutur Basuki saat memberikan arahan pada Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2016, Selasa (19/4/2016).

Dalam melaksanakan pemotongan anggaran tersebut, tambah Basuki, bisa dilakukan secara vertikal. Misalnya pekerjaan satu tahun menjadi dua tahun atau secara horisontal yang artinya pelaksanaannya ditunda.

Sementara itu dalam menyusun program prioritas, BPIW telah menyusunnya berdasarkan kewilayahan yaitu konektivitas, disparitas antar-wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi serta peningkatan kualitas hidup.

Sebelumnya, Kepala BPIW Hermanto Dardak menjelaskan, dari rekapitulasi program Kementerian PUPR 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 Triliun tersebut dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita.

Keempat agenda tersebut adalah mendukung konektivitas sebesar Rp 38,6 triliun (23,3 persen), keseimbangan antar-wilayah Rp 37 triliun (22,3 persen), kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 persen) dan peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 persen).