Kompas.com - 24/02/2016, 11:00 WIB
Bila DPR mengusulkan 5 persen, maka besarnya iuran akan berada dalam rentang 2,5 persen sampai 5 persen. www.shutterstock.comBila DPR mengusulkan 5 persen, maka besarnya iuran akan berada dalam rentang 2,5 persen sampai 5 persen.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Besarnya potensi dana pungutan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sekitar Rp 50 triliun-Rp 60 triliun, membutuhkan pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, badan pengelola (BP)-nya pun harus profesional dan akuntabel.

Menurut Direktur Ciputra Group, Harun Hajadi, kendati UU Tapera ini baik dan positif dari sisi penyediaan rumah, karena membuka kesempatan banyak orang memiliki rumah, namun yang sangat penting adalah pengelolaannya. 

"Yang paling penting adalah pengelolaan dana Tapera-nya. Tanggung jawabnya besar lho. Dananya besar, jadi akuntabilitasnya harus ada. Karena, itu kan uang masyarakat," ujar Harun kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2016).

Kendati membuka kesempatan bagi semua orang untuk dapat memiliki rumah, tetapi kata Harun di sisi lain pungutan Tapera ini memberatkan perusahaan, karena sudah banyak sekali pungutan yang dibebankan. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani juga mengutarakan keberatannya dan menolak pungutan Tapera.

Hal mendasar yang menjadi penolakan Apindo adalah karena beban pengusaha terhadap pekerja sudah tinggi bahkan sebelum menanggung iuran Tapera.

"Terkait dengan peraturan yang ada, sudah menjadi beban kita. Kalau secara riil kita hitung, kita lihat kenaikan upah minimum antara 32 persen-35 persen," ujar Haryadi.

Haryadi menuturkan, jumlah ini sudah signifikan dan tidaklah sedikit serta menjadi beban bagi pengusaha. Di sisi lain, pemerintah sendiri sudah memiliki program tenaga kerja yang diadopsi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Melalui BPJS, terdapat program jaminan hari tua yakni pemberian subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke peserta BPJS. Menurut Haryadi, program ini bisa dioptimalkan daripada membentuk Tapera.

Oleh karena itu, tambah dia, sejak awal Apindo telah menolak adanya Tapera. Pasalnya, iuran pengusaha per bulan untuk Tapera terlalu besar.

Jika Tapera tetap dipaksakan, lanjut dia, program BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua tidak berguna. Padahal, iuran BPJS ini juga sudah memberatkan pengusaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.