Kepemilikan Properti WNA Dibuka, Picu Ketegangan Tiongkok dan India

KOMPAS.com - Sebuah undang-undang baru yang memungkinkan orang asing untuk memiliki tanah, dan properti di Maladewa, negara pulau yang dikenal dengan pariwisata mewah, telah mempertajam persaingan regional antara India, dan Tiongkok.

Presiden Maladewa Abdulla Yameen, pekan lalu menyetujui undang-undang yang memungkinkan warga negara asing memiliki tanah dan properti di negara ini untuk pertama kalinya.

Terang saja, hal tersebut memicu kekhawatiran India atas kemungkinan Tiongkok memperluas jangkauan pengaruhnya di kawasan Samudera Hindia. India semakin meningkatkan kewaspadaannya, seiring penyelenggaraan Pemilu pertama pada 2008 silam setelah Maladewa selama lebih dari tiga dekade dipimpin pemerintahan otokrasi. 

Pemilu ini dianggap India menghasilan pemerintahan yang pro Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. 

Dengan dibukanya keran pemilikan orang asing untuk memiliki tanah dan properti diyakini akan semakin memperuncing persaingan. Padahal, puluhan perusahaan asing sudah memulai pembangunan resor mewah di pulau-pulau yang mereka sewa selama maksimal 99 tahun.

Regulasi baru ini mengizinkan orang asing yang berinvestasi lebih dari 1 miliar dollar AS untuk memiliki tanah selamanya. Seluas 70 persen di antaranya bisa dari lahan reklamasi di atas laut.

Dua kekuatan Asia

India dan Tiongkok yang merupakan dua kekuatan Asia, telah lama memperjuangkan dan merebut pengaruh di wilayah Asia Selatan. Delhi semakin agresif melakukan manuver, sedangkan Beijing telah menganggap Maladewa sebagai halaman belakangnya.

India diketahui memenangkan babak baru persaingan, ketika Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa digulingkan melalui kekalahan mengejutkan pada bulan Januari. Rajapaksa condong ke Tiongkok untuk mendapatkan dukungan investasi dan diplomatik.

Sementara Presiden Sri Lanka yang baru, Maithripala Sirisena, telah memutar haluan kebijakan kembali condong ke Delhi.

Maladewa bukannya tidak menyadari kompetisi dua raksasa tersebut. Sebuah perusahaan India yang memiliki kontrak besar untuk memperluas bandara, dibatalkan. Sebaliknya Tiongkok diizinkan membangun ruas jalan penting senilai 300 juta dollar AS yang menghubungkan bandara dan ibu kota Malé.

"Pemerintah Maladewa telah memberikan jaminan kepada pemerintah India dan negara-negara tetangga untuk menjaga Samudera Hindia sebagai zona demiliterisasi," ujar Yameen.

Yameen menambahkan, kebijakan luar negeri Maladewa tidak akan berubah dan menimbulkan "bahaya baik bagi Maladewa atau negara tetangga".

Kebijakan baru Yameen ini ternyata tak mendapat dukungan sepenuhnya. Dari sidang parlemen beberapa waktu lalu, sebanyak 14 anggota menentang. Sementara 70 anggota parlemen lainnya mendukung.

Ada pun partai oposisi masih belum yakin kebijakan Yameen bakal mendinginkan suasana kawasan Asia Selatan. Mereka mengkhawatirkan Maladewa yang terdiri dari 1.200 pulau kecil, terjebak dalam perang dingin antara India dan Tiongkok.

Sebuah kekhawatiran yang ditentang Wakil Presiden Ahmad Adeeb. Menurut dia, dibukanya keran kepemilikan orang asing atas tanah dan properti hanya untuk menarik investasi asing lebih banyak dalam cara yang sama seperti Dubai, Singapura dan Arab Saudi telah melakukan dengan zona khusus.

"Kedaulatan kami tidak digadaikan," kata Adeeb seperti dikutip The Hindu.

Maladewa, lanjut dia, tidak ingin memberikan salah satu tetangga termasuk India apa pun yang menjadi perhatian mereka. Maladewa tidak ingin berada dalam posisi menjadi ancaman bagi mereka.