130.000 Kontraktor Bangkrut akibat Program "Saudisasi"

KOMPAS.com - Program "saudisasi" (nitaqat) di sektor properti dan konstruksi Arab Saudi akhirnya menelan korban. Lebih dari 130.000 kontraktor di negeri jazirah Arab ini terpaksa gulung tikar.

Program nitaqat diperkenalkan pada tahun 2011 demi mendorong lebih banyak lagi penduduk asli terlibat dalam pekerjaan sektor swasta. Namun, dalam perjalanannya, program ini ternyata membawa banyak masalah.

Menurut laman Constructionweekonline, pada Agustus 2014 lalu, diketahui sebanyak 200.000 perusahaan harus menutup toko dan bisnisnya. Sementara di sektor properti dan konstruksi terdapat 130.000 perusahaan yang harus menelan pil pahit menghentikan seluruh operasinya.

Menanggapi fenomena ini, pejabat Arab Saudi malah menuding perusahaan-perusahaan yang menutup bisnisnya tersebut adalah perusahaan ilegal. Mereka beroperasi dengan mengangkangi hukum dan mempekerjakan buruh juga secara ilegal.

Namun, hal tersebut disanggah para ahli yang menegaskan bahwa penduduk asli Arab Saudi justru enggan memasuki sektor swasta. Alasannya, bekerja di perusahaan swasta akan merendahkan martabat mereka. Mereka juga tidak tertarik menempati posisi pekerjaan yang lebih rendah, dengan gaji atau penghasilan yang tidak sesuai ekspektasi.

Tak mau larut dalam gelombang kebangkrutan, beberapa perusahaan melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Mufrej Al Haqani. Para pengusaha meminta Kementerian Tenaga Kerja menurunkan kuota pekerja asli Arab Saudi menjadi tiga persen, dari sebelumnya 10 persen.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah memberikan visa lebih banyak kepada pekerja asing agar proyek-proyek properti dan konstruksi yang terbengkalai dapat dilanjutkan kembali.

Sebelumnya diberitakan, Arab Saudi menerapkan 'nitaqat' yakni kampanye 'saudisasi' sejak Juni 2011 melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi menargetkan 255.000 pekerja lokal sudah harus dipekerjakan di perusahaan-perusahaan swasta. Sebaliknya, puluhan ribu pekerja asing justru dipulangkan ke negara masing-masing.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, kementerian memaksa perusahaan-perusahaan, termasuk yang bergerak di sektor konstruksi dan properti, mempekerjakan tenaga lokal dengan komposisi lebih besar ketimbang tenaga kerja asing.

Selain itu, kementerian juga menerapkan tambahan biaya visa untuk perusahaan kontraktor dan pengembang yang ingin mendatangkan pekerja asing. Jelas, kebijakan ini dianggap mengada-ada dan merugikan perusahaan skala kecil menengah.

Kampanye 'nitaqat' sejatinya bertujuan untuk membebaskan Arab Saudi dari pengangguran, mengingat tingkat pengangguran saat ini mencapai 13 persen. Mereka mengatur masuknya ekspatriat ke pasar tenaga kerja melalui sebuah dekrit yang mengharuskan semua perusahaan mempekerjakan sejumlah karyawan domestik, berdasarkan ukuran perusahaan.

Untuk memastikan dekrit tersebut berjalan efektif, pemerintah memperkuatnya dengan melakukan razia di seluruh perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat yang tidak memiliki  dokumentasi lengkap.