Pembangunan Bendungan Leuwikeris Dimulai 2016

Kompas.com - 09/06/2015, 22:29 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi bakal Bendungan Leuwikeris di perbatasan Kabupaten Ciamis- Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (9/6/2015). Dalam tinjauan kali ini, turut mendampingi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa dan Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati. HBA/Kompas.comMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi bakal Bendungan Leuwikeris di perbatasan Kabupaten Ciamis- Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (9/6/2015). Dalam tinjauan kali ini, turut mendampingi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa dan Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati.
|
EditorHilda B Alexander

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan Bendungan Leuwikeris, di Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya pada 2016 mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan kepastian tersebut kepada Kompas.com, saat kunjungan kerja hari kedua ke Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, pada Selasa (9/6/2015).

"Kami akan memulai pembangunan Bendungan Leuwikeris pada tahun depan. Masa konstruksi sekitar tiga tahun," ujar Basuki.

Anggaran yang dialokasikan untuk realiasi pembangunan bendungan ini sekitar Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,5 triliun. Bendungan Leuwikeris merupakan salah satu dari program kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang akan membangun 65 bendungan besar dan 19 di antaranya dalam pelaksanakan.

Menurut Basuki, bendungan seluas 500 hektar ini diharapkan dapat mengairi persawahan seluas 18.000 hektar. Saat ini, sesuai laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, statusnya sudah dalam sertifikasi desain. Mengacu pada komisi keamanan bendungan, mekanisme perencanaan pun harus melalui sertifikasi, termasuk mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Selain untuk fungsi irigasi atau mengairi persawahan, kawasan di sekitar Bendungan Leuwikeris juga akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Basuki.

Selama dua hari kunjungan kerja, Basuki yang didampingi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa dan Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati, telah memverifikasi tugas ke-PU-an yang menjadi kegiatan mendesak untuk segera dikerjakan.

Basuki menjelaskan, tugas tersebut antara lain mengambil alih pembangunan jalan lingkar sepanjang 8 kilometer menjadi jalan nasional yang sebelumnya merupakan domain Pemerintah Kota (pemkot) Tasikmalaya.

Sementara jalan nasional yang berada di dalam kota akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Jalan nasional ini panjangnya sekitar 9 kilometer. Detail Engineering Design (DED) sudah disusun dan membutuhkan dana senilai Rp 250 miliar.

"Kita akan melakukan tukar guling. Pembangunan jalan lingkar ini akan dimasukkan dalam tahun anggaran 2016. Konstruksinya pun dimulai tahun yang sama," ungkap Basuki.

Selain membangun infrastruktur jalan, Kementerian PUPR juga akan menata kawasan kumuh di sekitar Garut, dan Tasikmalaya. Terdapat 18 kawasan kumuh yang akan menjadi program penataan dan pengentasan pada 2016. Masa kerja untuk mengatasi kawasan kumuh ini, menurut perhitungan Basuki sekitar 1 hingga 2 tahun.

"Kami akan memperbaiki rumah, sanitasi, jalan lingkungan, drainase. Luas kawasan ini sekitar 12 hektar. Rumah yang diperbaiki akan kami seleksi lebih dahulu dan dikembangkan dalam satu kawasan terpadu," tandas Basuki.

Pengentasan kawasan kumuh ini, masuk dalam program penataan 56 kawasan kumuh dengan anggaran yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X