Demi Kepentingan Publik, Harga Tanah Harus "Distatusquokan"

GARUT, KOMPAS.com - Sudah menjadi rahasia publik jika di suatu kawasan terdapat proyek pembangunan skala besar, harga tanah bakal melonjak tajam. Demikian halnya di daerah termiskin kedua di Jawa Barat yakni Kabupaten Garut.

Harga tanah aktual di sekitar Bendung Copong, Kecamatan Leuwigoong, melambung hingga Rp 10 juta per meter persegi. Sementara pada 2010 lalu harganya hanya berada pada level Rp 200.000 hingga Rp 1 juta per meter persegi.

Padahal, di sekitar area Bendung Copong akan dibangun obyek wisata baru yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut.

Sementara harga lahan di kawasan lainnya terutama di pusat kota, di kawasan perbatasan, dan di kawasan pusat bisnis bervariasi, mulai dari Rp 150.000 per meter persegi hingga Rp 5 juta per meter persegi.

Dengan kondisi harga lahan demikian tinggi, akan menghambat pembebasan lahan untuk pemanfaatan bendung tersebut. Demikian halnya untuk kepentingan infrastruktur dasar lain seperti jalan, jembatan, dan kawasan perumahan terpadu.

Untuk itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa, mengusulkan agar tanah di kawasan tertentu yang akan dibangun untuk kepentingan umum, distatus-quokan. Harga tanah jangan dibiarkan naik berkali-kali lipat.

"Kalau ada daerah yang sudah menjadi wilayah aksi pembangunan, segera memberlakukan status quo tidak diperjualbelikan lagi," ujar Soeharso saat kunjungan kerja ke Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Anggota DPR RI Komisi V Nurhayati, Senin, (8/6/2015).

Status quo atas lahan tersebut, lanjut Soeharso, dimungkinkan karena sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

"Langsung distatusquokan saja, karena kalau naik akan merepotkan," imbuh Mantan Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II.

Soeharso tahu betul betapa harga tanah yang tinggi akan sangat menghambat pembangunan. Tak hanya pembangunan jalan, dan jembatan, melainkan juga perumahan.

Hal tersebut diamini Basuki. Menurut dia, program pemerintah saat ini adalah pembangunan kawasan hunian terpadu yang mengintegrasikan rumah, sanitasi, pelayanan air bersih layak minum, dan infrastruktur lainnya yang memerlukan lahan luas.

"Jika harga lahan terlalu tinggi, pemerintah tidak sanggup membebaskannya. Itu akan sangat menghambat," tandas Basuki.

Dalam kunjungan kerja selama dua hari ini, selain meninjau Bendung Copong, rombongan juga meninjau infrastruktur dasar lainnya seperti perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan juga kawasan miskin di Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya.