Menteri Basuki Menjanjikan Garut dan Tasikmalaya Jadi Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar

GARUT, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendampingi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soeharso Monoarfa, dan Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati melakukan kunjungan kerja ke Garut, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (8/6/2015).

Rombongan kunjungan kerja diterima Bupati Garut Rudy Gunawan, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Dalam lawatannya ke kedua kota ini, rombongan meninjau sejumlah proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendung, waduk, pengelolaan dan penyediaan air bersih layak minum, perumahan, serta pengentasan kawasan kumuh.

Setelah mendengarkan keluhan dan usulan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, Basuki menegaskan kedua kawasan ini layak dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar.

"Meski pun Dana Alokasi Khusus (DAK) kewenangannya ada pada Badan Anggaran (Banggar), namun kami akan ikut mendorong Banggar memberikan perhatian khusus. Kami harapkan semua rencana pembangunan infrastruktur dasar masuk Tahun Anggaran 2016," ujar Basuki, Senin (8/6/2015).

Dia menuturkan, infrastruktur dasar perlu menjadi prioritas. Kementerian PUPR akan membuat programming yang difokuskan pada pengembangan kawasan secara komprehensif, tidak parsial atau berdiri sendiri.

"Programming akan kami fokuskan. Jadi tidak menyebar kecil-kecil. Kami jadikan kawasan-kawasan sehingga bersamaan. Tidak berdiri sendiri atau independen. Satu kawasan kita perbaiki termasuk sanitasi, air minum dan perumahan," papar Basuki.

Ada pun Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, menurut Nurhayati merupakan dua kawasan termiskin di Jawa Barat. Di kedua kawasan ini pembangunan infrastruktur berjalan lambat. Demikian halnya pembangunan perumahan, sanitasi dan lain-lain.

"Hal ini terjadi karena banyak infrastruktur jalan yang rusak, bendung yang tidak berfungsi sehingga banyak area persawahan yang tidak dialiri air, bencana longsor serta kemiskinan terstruktur," tandas Nurhayati.

Untuk memperbaiki, membangun, dan meningkatkan infrastruktur dasar Kabupaten Garut mengajukan anggaran senilai Rp 600 miliar. 

Dana sebesar itu, menurut Rudy, akan digunakan untuk memperbaiki, menambah dan meningkatkan kualitas jalan baik yang berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten. Selain itu juga akan memperbaiki beberapa bendung yang rusak.

"Garut memerlukan perhatian Pemerintah Pusat. Karena hampir 20 tahun sebagai kawasan tertinggal. Bahkan tahun 1998 Garut merupakan daerah illegal logging paling tinggi. Ini menyebabkan debit air pada musim kemarau menyusut drastis," ungkap Rudy.

Hal lainnya, lanjut dia, Garut juga memerlukan percepatan pembangunan jalan. Katena selama hampir 40 tahun panjang jalan negara hanya 86 kilometer, dan jalan provinsi 30 kilometer. Jalan-jalan ini tidak pernah bertambah, hanya mengalami peningkatan status dari tidak layak menjadi layak.