Angkutan Ojek, Kota Baru dan Kegagalan Pemerintah Merancang Ruang Layak Hidup

Kompas.com - 04/06/2015, 09:02 WIB
|
EditorHilda B Alexander

"Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan investasi dan peta skala besar yang dimandatkan aturan untuk menyusun rencana secara matang. Ini harus dilakukan dan memang mahal," kata Bernardus.

Perencanaan kota sendiri telah diatur dalam Undang-undnag Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan aturan terkait lainnya menyangkut Agraria, Desa, Ruang Pesisir, Lingkungan Hidup dan lain lain. Jadi, produk rencana kota itu bukan hanya dokumen yang cantik dilihat, namun harus sesuai luasan, skala dan besaran kota.

Bernardus mencontohkan Singapura dan kota-kota utama dunia seperti Kopenhagen, Melbourne, Vancouver, yang dirancang pemerintahnya dengan dukungan keberadaan "community of practice" yang kuat. 

 

Dalam kasus ini, Bappenas harus berperan sebagai koordinator, karena badan perencanaan pembangunan harus mampu mengakumulasi pengalaman-pengalaman merencanakan detail kota di kementerian-kementerian teknis.

Sayangnya, di Indonesia, keahlian ini masih sangat minim. Padahal penyusunan rencana dan profesional yang merencanakan sudsh diatur dalam tatanan aturan profesi dan etika, melalui proses sertifikasi perencana dan kepatuhan pada UU dan sanksi-sanksinya.

Dengan demikian, penyusunan rencana kota baru Indonesia harus dilakukan oleh kementerian multi-sektor yaitu Kementerian Agraria & Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

"Proses partisipasi publik dan analisa dampak terhadap lingkungan harus juga dilakukan secara penuh dan sesuai aturan," imbuh Bernardus.

Permasalah konflik sektor yang selama ini sulit dipecahkan oleh Badan Koordonasi Penataan Ruang Nasional (BKRPN) harus bisa dihindari dari awal. Dengan begitu, tambah Bernardus, niat mulia pemerintah untuk menciptakan kota yang inklusif, layak hidup dan keberpihakan pada publik tidak terbebani oleh kepentingan politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.