Angkutan Ojek, Kota Baru dan Kegagalan Pemerintah Merancang Ruang Layak Hidup

Kompas.com - 04/06/2015, 09:02 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mobilitas dan pilihan sarana-prasarana transportasi kota yang didengungkan New Cities Foundation, hanyalah satu dari begitu banyak aspek perkotaan. Perkembangannya di Indonesia sangat tergantung pada kualitas perencanaan kotanya.

Oleh karena itu, angkutan seperti ojek dan kendaraan pribadi yang masih digunakan secara masif justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan transportasi massal dan tidak menyusun rencana kota dengan baik.

Ketua Umum Ikatan Ashli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, mengutarakan pendapatnya tersebut terkait isu mobilitas dan transportasi perkotaan masa depan yang didengungkan New Cities Foundation, kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2015).

Bernardus menuturkan, pilihan arah pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia memerlukan perhatian pemerintah segera. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan, dan ketidakseimbangan pertumbuhan. Masih banyak kota dan desa yang tertinggal dari segala aspek. 

Ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, melansir rencana pembangunan sepuluh kota baru, saat itu pula dibutuhkan penelitian mendasar dan menyeluruh mengenai kesesuaian, daya dukung, dan kesiapan daerah.

"Membangun kota baru tidak seperti membalikkan tangan dan menggambar di atas kertas putih. Harus dilakukan sejalan dengan aturan, kaidah-kaidah perencanaan, dan UU terkait yang sudah ada," ujar Bernardus.


Prioritas

Sebagaimana kita ketahui, kota-kota Indonesia saat ini memasuki tahap pertumbuhan yang tinggi, sehingga penyelesaian 5.000 lebih Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi harus juga menjadi prioritas.

Menurut Bernardus, menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) kota baru di Indonesia itu harus dibedakan antara greenfield dan regenerasi kota (urban regeneration) yang lebih dominan. Penurunan kualitas kota-kota kita akibat gentrifikasi kawasan, menuntut rejim perencanaan yang harus fokus pada regenerasi dan revitalisasi kota yang ada.

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi

Mengingat kondisi penyediaan peta dasar, ketersediaan lahan kosong dan koordinasi antar-sektor, rencana pemerintah menyusun rancangan induk sepuluh kota baru tidak bisa secara instan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.