Kompas.com - 12/01/2015, 09:44 WIB
Perspektif Gateway Park Senayan www.da-international.comPerspektif Gateway Park Senayan
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya London, Inggris, yang mengalami perubahan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Jakarta, Indonesia, pun mengalami hal serupa. Pembangunan properti komersial dan pencakar langit terjadi di beberapa wilayah secara masif.

Pembangunan properti tersebut tidak saja di kawasan yang memang diperuntukan sebagai zona komersial, melainkan juga di zona perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan (KDB) rendah macam Cempaka Putih, atau di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

Di kawasan-kawasan tersebut justru sedang berlangsung pembangunan properti komersial multifungsi bertingkat tinggi seperti Holland Village, Sentosa Residences Jakarta, dan Gateway Park Senayan.

Menurut urbanis Bambang Eryudhawan, perubahan peruntukan sangat mungkin terjadi. Karena perencanaan kota di Indonesia, terlebih Jakarta, masih serba kabur, gelap dan jauh dari transparansi.

"Di Jakarta, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam tanpa ada kejelasan. Perubahan warna peraturan zonasi (PZ) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bisa berubah seketika. Kita pun malas membicarakan hal itu," ujar Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (10/1/2015).

Khusus mengenai kawasan GBK Senayan, Bambang menyebut, sebagai bagian dari ibu kota Republik Indonesia, bukan semata-mata hanya bagian dari provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, perencanaan di GBK seharusnya digarap bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya melihat perkembangan sekarang, justru hal ini tidak terjadi. Keduanya main mata dan saling toleransi, dugaan saya begitu, melihat fakta yang ada di lapangan," sebut Bambang.

Dia melanjutkan, meskipun kawasan GBK Senayan sudah menjadi aset kelolaan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), tetap saja mencuat kesan kuat komersialisasi.

"Yang jelas ada kesan, sekali lagi kesan, bahwa manakala kawasan yang dikelola pusat, Pemprov DKI Jakarta bersikap mendua. Kita tahulah, komersialisasi lahan pemerintah pusat menguntungkan pusat dan daerah, tapi belum tentu menguntungkan kota dan atau penduduknya," tandas dia.

Kendati begitu, Bambang menegaskan, tidak ada yang salah dengan Badan Layanan Umum (BLU) PPK GBK yang harus menghasilkan keuntungan dari komersialisasi lahan GBK. Kecuali, tampaknya belum tampak niat untuk menahan diri dari godaan investasi properti dengan mengorbankan ruang terbuka hijau (RTH) GBK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.