"Jakarta Tidak Akan Menjadi Kota yang Baik"

JAKARTA, KOMPAS.com - "Jakarta tidak akan menjadi kota yang baik". Pernyataan tersebut dikemukakan Bambang Eryudhawan, praktisi arsitektur yang intens mengamati perkembangan Kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia kepada Kompas.com, Kamis (8/1/2015). 

Bambang menyebut Peraturan Zonasi (zoning regulation) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta, tidak akan bisa menghasilkan Jakarta yang lebih baik.

"Sulit dimengerti. Coba cek peraturan zonasinya. Kalau kota dirancang hanya menggunakan tabel dan mengabaikan intuisi serta pemahaman nyata mengenai karakter sebuah kota, hasilnya hanya akan berupa kumpulan bangunan. Bukan kota yang efisien, indah, nyaman, mudah diakses dan lain-lain," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam praktiknya, Jakarta tidak ramah terhadap warganya. "Pantai publik saja tak ada! Marunda, sampai hari ini ya sama seperti dulu. Ancol sudah terlalu lama dibiarkan menjadi pantai semi publik dengan karcis berbayar," keluh Bambang.

Ibu kota

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, menurut Bambang haruslah dirancang komprehensif dengan mengakomodasi aspek-aspek keibukotaan. Jakarta tidak bisa hanya diperlakukan sebagai sebuah provinsi.

"Bagaimana Jakarta bisa lebih baik, jika ibu kota Indonesia ini hanya diperlakukan sebagai sebuah provinsi. Sementara aspek keibukotaannya kurang mendapatkan porsi yang cukup," tandasnya.

Terlebih bila mencermati perkembangan Kota Jakarta saat ini yang menurut Bambang sudah sangat meresahkan.

Dia kemudian mencontohkan pembangunan koridor layang XIII Transjakarta Ciledug-Blok M yang dimulai April 2015. Koridor layang ini melintasi Jl Kiai Maja, Jl Trunojoyo, dan Jl Wolter Monginsidi yang seluruhnya berada di kawasan Kebayoran Baru.

"Rest in peace untuk kawasan Kebayoran Baru. Kebayoran Baru terbelah dua, ditambah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di barat dan timur Jalan Antasari, habis sudah keutuhan Kebayoran Baru," tandas Bambang mengungkapkan keresahannya.

Bambang mengaku, telah mengecek analisis lalu-lintas Ciledug-Tendean yang menjadi dasar perhitungan dan pengambilan keputusan. Menurut dia, analisis tersebut sebenarnya tidak  signifikan.

"Jadi saya heran, kenapa lantas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta memutuskan untuk membangun jalan layang busway di rute itu, sementara usulan on grade ditolak. Padahl juga sebelumnya jalur itu tidak sampai ke arah Tendean, hanya sampai di Taman Puring," kata Bambang seraya menegaskan mendukung pembangunan transportasi publik tapi tidak harus mengorbankan kawasan pemugaran seperti Kebayoran Baru.

Sebelumnya diberitakan, koridor layang Transjakarta XIII nantinya akan melayani 12 halte. Jalur yang akan berada di atas jalan layang adalah jalur yang menghubungkan Ciledug-Tendean dengan panjang sekitar 9,4 kilometer. Jalur layang memiliki luas sekitar 9 meter dengan ketinggian antara 12-20 meter.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Agus Priyono, jalan layang yang dibangun hanya diperuntukan bagi bus transjakarta. Namun bila diperlukan, jalur tersebut bisa juga digunakan untuk kendaraan lainnya.

"Dulu memang polemik, khusus busway atau mix dengan kendaraan lain non-busway. Akhirnya kita ambil keputusan khusus busway. Tapi konstruksi sudah dirancang untuk bisa dilebarkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan," papar Agus.

Anggaran untuk pembangunan koridor XIII mencapai RP 2,5 triliun, dengan rincian Rp 2,3 triliun digunakan untuk pembagunan fisik, sedangkan RP 200 miliar digunakan untuk konsultan perencanaan, desain awal, serta konsultan manajemen. Anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun jamak.