Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 sebesar nol persen, mengundang kritik. Pemerintah boleh optimistis, tetapi tetap harus dibarengi dengan upaya dan kerja sama dengan pihak lain.

Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur Hardiansah menilai, Kementerian Pu-Pera tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan program ini dalam kurun waktu lima tahun.

"Kalau konteksnya menangani fisik, saya rasa dengan perhitungan angka yang disajikan (dalam lima tahun), Kementerian PU-Pera bisa memenuhi target itu. Tapi, kalau cuma PU-Pera sendiri, ya beratlah angka itu," jelas Elkana kepada Kompas.com, Senin (5/1/2014).

Dia menyebutkan, beberapa pihak yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Pu-Pera terkait dengan program ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kelautan yang bisa membantu membangun kampung nelayan. Hal itu perlu dilakukan agar program penanganan kawasan kumuh tidak semata bicara perbaikan fisik saja, melainkan juga cara menaikkan taraf hidup masyarakat di kawasan itu.

Elkana mengatakan, taraf hidup juga berpengaruh terhadap gaya hidup "kumuh". Tanpa ada kolaborasi, lanjut dia, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program yang mengindahkan kawasan saja.

"Akar kekumuhannya tidak akan selesai akibat lapangan pekerjaan, taraf hidup, gaya hidup, dan budayanya tidak ikut dibenahi," ucap Elkana.

Selain itu, lanjut dia, pihak yang mutlak harus dilibatkan adalah pemerintah kota atau daerahnya. Di era desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan.

"Jangan sampai nanti di akhir hanya PU-Pera yang getol. Sementara yang lain, terutama pemda, adem ayem aja dengan target itu," tutur Elkana.

Ia menambahkan, pihak swasta juga bisa diikutsertakan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Saat ini, sudah banyak program CSR yang terjun membenahi kawasan kumuh. Pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya tinggal mengarahkan perusahaan untuk masuk ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan.