Kompas.com - 07/12/2013, 15:27 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander

Pengembang bereaksi cukup keras lantaran selama ini mereka memanfaatkan KPR Inden para konsumen untuk mendanai pembangunan properti. Pasalnya, sejak 1998, Kredit Konstruksi sudah tidak lagi tersedia, kecuali untuk rumah bersubsidi.

"Kalau BI mau mengeluarkan KPR Inden, tolong berikan Kredit Konstruksi. Selama ini BTN memberikan, itu pun dalam jumlah kecil," ujar Setyo dalam kesempatan yang sama.

Meski dimanfaatkan sebagai pengganti kredit konstruksi, KPR Inden ternyata lebih aman. Setidaknya, begitulah menurut para pengembang.

"Jika saya sebagai bank, tentu lebih aman menyalurkan kredit di KPR inden (rumah belum jadi) daripada menyalurkan kredit konstruksi berjumlah besar ke pengembang. Karena dengan KPR inden penyalurannya ke konsumen jumlahnya akan banyak. Artinya, risiko kredit dibagi, tapi kalau kredit konstruksi kan risikonya hanya ke satu pengembang saja," terang Setyo.

Selain itu, jika rencana pemberlakuannya hanya untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya yang dilakukan secara inden, lanjut Setyo, saat ini belum jelas definisi rumah kedua dan seterusnya seperti apa.

Sementara itu, hal berbeda diungkapkan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono. Di mata perbankan, kredit konstruksi dan KPR inden tidak memiliki perbedaan berarti.

"KPR inden itu memang harus ada pengaturan lebih rinci. Kalau dihitung secara proporsional pembangunan berdirinya, sebenarnya risikonya sama dengan kredit konstruksi. Malah, dari sisi perbankan itu lebih mudah karena itu masih sebagian ditanggung pembelinya. Tanahnya sudah jadi, jadi kita atur lagi," ujar Maryono di sela Rapat Kerja Daerah REI 2013 di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Kendati tidak berbeda, KPR inden bisa dikecualikan dengan porsi pencairan 100 persen. Sementara kredit konstruksi punya risiko lebih besar dari KPR inden. Kalau penarikannya secara proporsional sesuai progres pembangunannya, sama saja.

Berpihak pada konsumen?

Berbagai reaksi berbeda juga muncul menanggapi surat edaran ini. Di tengah suara sumbang para pengembang, Direktur Utama PT Jababeka Setyono Djuandi Darmono masih menemui sisi positif dari aturan tersebut. Menurutnya, aturan ini mampu mencegah penggelembungan (bubble) harga rumah.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.