Dari mana pembiayaannya? Bisa dari tiga sumber, pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pengembang. Jika semua pihak jujur, rakyat pasti mau. Jadi masyarakat sekitar harus menempati rusun itu lebih dahulu, baru ditawarkan ke orang lain. Dan ini harus dilakukan dengan jujur. Jadi perlu kebijakan pemerintah daerah yang mantap dan kuat.
Keuntungan lainnya, jika kita membangun hunian vertikal, masyarakat tidak lagi kebanjiran. Lahan parkir pun tersedia lebih banyak.
Menurut saya, Gubernur DKI Jakarta harus mengampanyekan peremajaan kota ini. Pemprov DKI menikmati dampaknya karena Pajak Bumi dan Bangunan akan naik, Pendapatan Asli Daerah pun ikut naik.
Mengapa rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah sulit direalisasikan?
Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini porsi pemerintah dan tugas pemerintah. Filosofi bernegara adalah di mana rakyat tidak mampu, di sanalah pemerintah harus turun tangan membantu.
Masalahnya, seberapa jauh birokrat, walikota, bupati, gubernur menghayati filosofi bernegara ini? Mereka harus menjabarkan ini ke berbagai kebijakan pemerintah. Rakyat yang tidak mampu membeli rumah, harus dibantu. Buka kesempatan semua. Proses perizinan juga harus lancar.
Jadi ada komitmen moral para birokrat dengan pola melayani. Gaya pengabdian, gaya bekerjanya, harus menolong rakyat. Kalau menangani sesuati, harus dengan sepenuh hati. Program harus berjalan baik karena kita ada di sini untuk masyarakat.
Apa tugas Pak Cosmas sebagai Komisaris Independen sejumlah perusahaan pengembang properti di Indonesia?
Tugas saya sebagai komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan sesuai kebijakan pemegang saham, sesuai business plan, sehingga menjadi good coprporate. Dan ini dijalankan dengan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas. Saya memberi ide-ide ke arah baru. Istilahnya, memberi second opinion. (Robert Adhi Kusumaputra)