Cosmas Batubara: Remajakan Jakarta dengan Rusun

Keempat, Perumnas dan swasta membangun rumah, dan BTN menyediakan KPR. Dengan cara seperti ini, dana-dana yang datang dari APBN, disalurkan ke BTN, lalu BTN memberi KPR dengan kebijakan subsidi silang. PNS dan ABRI ada yang bayar 5 persen, 7 persen, 9 persen dari KPR. Jadi subsidi silang.

Dan saya di-back up oleh Menko Ekuin dan Menkeu. Ini ketegasan pemerintah. Saya melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Bank Indonesia (kalau tidak salah Kamardi Arief), dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Menkeu, membahas dana yang dibutuhkan untuk menyediakan perumahan rakyat. Dan bagaimana mendapatkan bunga yang rendah.

Ada commitment letter ke Perumnas dan pengembang swasta sehingga mereka bisa meminjam uang ke bank komersial, dan membangun konstruksi rumah. Pengembang mendapat kemudahan. Misalnya, jika harga rumah waktu itu Rp 5 juta per unit, pengembang membangun 1.000 unit rumah, artinya pengembang mendapat pinjaman Rp 5 miliar.

Rumah yang akan di-KPR-kan, syaratnya siap huni. Artinya, sudah tersedia sarana air minum, listrik, jalan. Memang ini sering menjadi persoalan hingga sekarang. Saya prihatin mendengar kabar dan melihat ada rumah susun yang kosong, ditinggalkan penghuninya karena tak ada air dan listrik. Mengapa bisa, saat membangun, tidak ada koordinasi? Ini memang penyakit proyek. Orang membangun tanpa memikirkan rumah atau rusun bisa siap huni.

Kalau membangun rumah skala besar, kami melakukan seleksi lokasi, bagaimana infrastrukturnya kelak, bagaimana air dan listrinya sehingga memenuhi syarat menjadi hunian yang layak.

Pada periode 1978-1988, banyak pejabat yang meresmikan perumahan, termasuk di Depok Tengah, Depok Utara, Depok Timur, Bekasi, Karawaci Tangerang.

Saya merasa berhasil membangun perumahan rakyat pada periode 1978-1988 karena saya selalu mendapat dukungan dari Menko Ekuin dan Menkeu. Jadi kebijakan pemerintah betul-betul diwujudkan dengan dukungan semua pihak.

Bagaimana Pak Cosmas melihat perkembangan perumahan rakyat saat ini?
Pengganti saya sebagai Menpera adalah Siswono Yudhohusodo dan Akbar Tanjung. Setelah itu berubah kebijakan. Kebijakan perumahamn rakyat pun sepertinya tersendat. Namun ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Perumahan Rakyat dalam kabinetnya dalam periode I dan II, saya senang.

Namun saya agak kurang puas karena ternyata program perumahan rakyat tidak sepenuhnya sesuai harapan. Saya beranggapan, seorang Menpera harus mendapat dukungan penuh dari menteri-menteri lainnya seperti Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin atau Menko Perekonomian.

BTN sampai sekarang masih memberi KPR. Tapi seharusnya tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.