Cosmas Batubara: Remajakan Jakarta dengan Rusun

"Saya masih sering diundang ceramah, mengajar keliling di banyak kota. Saya masih sering membaca buku dan berdiskusi. Jika berdiskusi dengan orang lain, itu lebih dari membaca buku," kata Cosmas yang mengaku mengikuti perkembangan teknologi.

Berikut ini wawancara dengan Dr Cosmas Batubara, Menteri Perumahan Rakyat (1978-1983 dan 1983-1988) serta Komisaris Independen sejumlah perusahaan pengembang properti, bersama Robert Adhi Kusumaputra dari Kompas.com di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/4/11) pekan ini.

Ketika menjadi Menteri Perumahan Rakyat pada pemerintahan Soeharto selama dua periode, apa yang Pak Cosmas kerjakan?
Perhatian pemerintahan Soeharto pada masalah perumahan rakyat sangat besar karena rumah adalah kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan.

Saya ingat dialog awal saya dengan Pak Harto tahun 1978. "Saudara Cosmas sudah mengikuti sidang MPR dan diminta mengikuti Garis Besar Haluan Negara. Sekarang saya minta Saudara membantu saya untuk memperhatikan masalah papan pada Kabinet Pembangunan III. Karena pada Pelita I dan II, masalah sandang dan pangan sudah teratasi, dan perhatian saya pada masalah papan. Jadi Saudara Cosmas membantu saya laksanakan GBHN di bidang papan," demikian kata Pak Harto.

Mendengar ucapan Pak Harto, saya bilang ke Pak Harto bahwa saya sarjana FISIP dan anggota DPR, serta aktif di Golkar. Saya belum punya pengalaman dalam bidang perumahan. Pak Harto mengatakan, "Ya, saya tahu. Tapi Saudara ditugaskan bukan untuk menukangi rumah, tetapi melakukan koordinasi lembaga-lembaga yang menangani perumahan dan mencapai sasaran yang ditargetkan."

Setelah mendengar jawaban Pak Harto, saya lega, dan menerima tugas itu. Assignment dari Presiden sangat jelas dan ini sangat berkesan. Saya pun merasa mantab menyusun rencana untuk lima tahun ke depan.

Saya ditugaskan sebagai Menteri Muda Perumahan Rakyat dan ditempatkan di Departemen Pekerjaan Umum. Waktu itu Menteri PU adalah Purnomosidi. Hari pertama, saya di-briefing semua persoalan perumahan. Saya bersyukur, di Departemen PU, banyak orang berlatar belakang dan berpengalaman soal perumahan sehingga saya banyak terbantu.

Tugas saya jelas, pertama, memperhatikan perumahan untuk masyarakat menengah bawah dan menengah. Artinya rumah untuk gol I dan II atau prajurit di bawah perwira, sampai golongan III atau perwira pertama TNI/Polri. Profil kelompok masyarakat yang ditangani adalah PNS dan ABRI (TNI dan Polri). Artinya, 75 persen yang berpenghasilan tetap, dan 25 persen untuk karyawan swasta.

Kedua, saya menentukan cicilan rumah tidak melebihi 20 persen pendapatan suami-istri supaya mereka tetap bisa membiayai hidup sehari-hari.

Ketiga, khusus proyek Perumnas, bagi mereka yang tidak mampu membayar uang muka, diberi opsi menyewa dulu. Jadi uang sewa ini dianggap sebagai uang muka sehingga keluarga ini bisa mendapatkan KPR dari BTN. Ini kebijakan yang jelas dan tegas. Dari dulu, uang muka sudah menjadi persoalan.