Basuki Minta Kontraktor Tingkatkan Penggunaan BIM

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penggunaan BIM saat ini sudah mulai diterapkan kementerian untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur.

"Penggunaan BIM sudah dimulai oleh Puslitbang Permukiman dalam perencanaan bangunan. Juga saat mengerjakan Stadion Manahan Solo. Ke depan kami kembangkan dalam membangun bendungan," kata Basuki saat membuka  Konferensi Internasional Asosiasi Kontraktor Indonesia ke-48 di Bali, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2019).

Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi, menurut dia, teknologi ini juga dapat membuat proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping dan transparan.

Selain itu proses penghitungan menjadi lebih akurat serta menghindari kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. 

Hal itu tidak terlepas dari kemampuan BIM yang dapat menyimulasikan seluruh informasi proyek bangunan atau konstruksi ke dalam bentuk model 3D sampai 7D, yaitu dengan menerapkan building data, project schedule, cost planning, energy analysis dan operation serta maintenance.

Perkembangan teknologi digital juga dimanfaatkan para kontraktor untuk mengaplikasikan metode lean construction pada proyeknya.

Metode ini difokuskan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau dianggap sebagai pemborosan maupun kerugian. 

Tujuan lain dari penerapan lean construction adalah untuk memberi efek positif pada ketepatan waktu penyelesaian, kualitas dan biaya operasional yang dikeluarkan.

Lean construction mengadopsi budaya kerja Toyota dan metode Toyota dalam proses produksi yang meminimalisasi pemborosan namun produk yang dihasilkan tetap memenuhi kualitas yang diinginkan. 

Sementara Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Budi Harto optimis pasar konstruksi Indonesia bisa tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global.

Salah satunya lantaran adanya dorongan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, pemerintah mengandalkan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan investasi, selain dari APBN.

"Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang baru bagi semua kontraktor untuk ambil bagian dalam pembangunan ibu kota negara tersebut, yang memerlukan penambahan infrastruktur secara masif," kata Budi.