2017, Rumah Khusus Prajurit TNI di Ambon Jadi Prioritas

AMBON, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memprioritaskan pembangunan rumah khusus bagi prajurit TNI/Polri di Kota Ambon, Maluku.

Janji tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai meninjau Kompleks Perumahan Prajurit TNI AD di daerah Salember, Kota Ambon, kepada Kompas.com, Senin (4/4/2016). 

"Kompleks perumahan prajurit ini akan menjadi prioritas penataan kawasan. Kami akan mulai menyusun programnya, menata kawasannya sekaligus. Tahun 2017 harus sudah dilaksanakan," ujar basuki.

Program prioritas ini, lanjut dia, membutuhkan pemetaan dan penyusunan program yang matang. Selain itu desain atau rancangannya juga harus mampu mengakomdoasi kebutuhan para prajurit TNI AD.

Dari hasil pengamatannya, Basuki mendapat kesimpulan bahwa rumah yang saat ini ditempati para prajurit tersebut tidak layak huni, tidak dilengkapi fasilitas dan ruang publik untuk berolah raga atau bermain anak-anak.

"Saya mendapat informasi dari Pangdam XVI Pattimura, ada 1.000 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah layak huni. Itu akan kami prioritaskan," kata Basuki.

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Munardo menambahkan, luas area kompleks perumahan prajurit TNI AD di Salember ini adalah 6 hektar.

"Kami berharap ini segera ditata dan diperbaiki," imbuh Doni.

Kementerian PUPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk pembangunan rumah khusus bagi TNI/Polri. 

Rinciannya Rp 700 miliar untuk perumahan khusus TNI dan Rp 300 miliar untuk perumahan khusus Polri.

Sebelumnya, Basuki juga meninjau perumahan khusus berkonsep rumah susun (rusun) Hubdam Waiheru Kodam XVI Pattimura. 

Rusun ini terdiri dari 3 lantai dengan jumlah total 35 unit. Fasilitas yang melengkapinya antara lain kolam renang dan lapangan basket.

Tiap unit dirancang seluas 45 meter persegi atau dua kamar tidur berikut mebel meja, kursi, tempat tidur, dan lemari di dalamnya.

Anggaran untuk membangun rusun yang baru diresmikan bulan Maret 2016 ini sejumlah Rp 16 miliar.