Kontraktor Sulit Hindari Korupsi Jika Pemerintah Terima Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu faktor yang memengaruhi kemajuan suatu negara adalah infrastruktur dan konstruksi. Terlebih, saat ini Indonesia tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Oleh sebab itu, peranan perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor sangat besar dalam hal ini. Namun, bagaimana jika perusahaan konstruksi justru malah melakukan praktik korupsi?

Menurut Direktur Bandung Trus Advisory Group, Yuyu Komariyah, berdasarkan data Indonesia Police Watch (IPW) pada 2011, 93 persen pengusaha menyuap agar menang tender proyek penyediaan barang dan jasa konstruksi.

"Ada yang unik saat IPW berusaha menganalisis perusahaan yang melakukan tender tanpa melakukan rekayasa dengan tidak pendekatan sama sekali. Ternyata, dia (perusahaan) tidak menang apapun," ujar Yuyu saat Seminar Nasional Revolusi Mental Jasa Konstruksi "Menuju Jasa Konstruksi Bersih", di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Karena tidak mendapatkan hasil, kata Yuyu, perusahaan tersebut akhirnya kembali ke praktik sebelumnya, yaitu melakukan gratifikasi atau suap.

Hal ini membuktikan, ketika stakeholder ingin memulai praktik bersih atau antikorupsi, tetapi lingkungannya justru tidak bersih, maka itu akan sulit.

Untuk itu, kata Yuyu, peran pemerintah daerah juga sangat berpengaruh terhadap praktik antikorupsi di bidang konstruksi.

"Kami saat ini memulai dengan pemda untuk meningkatkan mental integritas pelaksana di lingkungan pemda. Walaupun itu belum bisa dilakukan 100 persen, tapi setidaknya ada upaya," jelas Yuyu.

Ia menyarankan gerakan Revolusi Mental digalakkan dalam jasa konstruksi. Ia juga berharap gerakan ini bukan sebatas jargon, dan tidak diterapkan pada kehidupan nyata.

Revolusi Mental harus diaplikasikan pada semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penyedia jasa konstruksi.