JAKARTA, KOMPAS.com — Klaim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla yang telah berhasil membangun 513.000 unit rumah terkait Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Bahkan, Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit, berani mengatakan bahwa klaim capaian pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya omong kosong.
"Tidak masuk akal, omong kosong, dan bisa menyesatkan publik," kata Panangian kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2015).
Menurut Panangian, ada enam alasan klaim capaian tersebut ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melemah dari 5,0 persen pada tahun 2014 menjadi 4,7 persen pada tahun ini.
Kedua, pertumbuhan kredit perumahan baik KPR maupun kredit konstruksi juga sedang menurun dari 17 persen menjadi 13 persen pada tahun 2015. Padahal, menurut riset Bank Indonesia (BI), sebanyak 72 persen pembeli rumah di Indonesia menggunakan fasilitas KPR dan 75 persen menggunakan kredit konstruksi.
Karena itu, untuk memperkirakan jumlah pembangunan rumah pada periode tertentu, jauh lebih tepat dan akurat bila pemerintah menggunakan jumlah kredit ataupun pertumbuhan kredit perumahan yang dikeluarkan oleh BI sebagai indikator realisasi pembangunan rumah.