"Badan atau lembaga struktural semacam ini belum ada. Yang ada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Perumahan yang justru merupakan domain Kementerian Keuangan," tutur Jehansyah kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2015).
Menurut Jehansyah, seharusnya, pemerintah membentuk BLU Perumahan yang terdiri dari orang-orang dengan keahlian teknis membangun perumahan secara fisik. Selain membentuk BLU Perumahan, Kementerian PUPR juga harus serius merealisasikan komitmennya dalam penyediaan rumah untuk rakyat.
Ada tiga pekerjaan rumah utama yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Kementerian PUPR. Pertama, kata Jehansyah, adalah menyediakan public housing delivery system yang terintegrasi.
"Selama ini belum ada sistem yang komprehensif dan terpadu mencakup penyediaan hunian. Perumahan itu harus terintegrasi baik pembiayaannya, pembangunan fisiknya, koneksinya dengan kawasan komersial, pengelolaan pasca serah terima, manajemen untuk meningkatkan nilai hunian, dan lain-lain," papar Jehansyah.
Pekerjaan rumah kedua adalah komitmen untuk mengembalikan khitah atau fungsi semula Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik negara (BUMN) penyediaan rumah. Sejauh ini, kata Jehansyah, Kementerian PUPR belum melakukan langkah apa pun terkait pengembalian khitah Perum Perumnas ini.
Selain itu, Kementerian PUPR harus mendorong BUMN lain yang punya identitas sama dengan Perum Perumnas, yakni PT Pembangunan Perumahan (PP). PT PP yang awalnya dibentuk untuk melengkapi Perum Perumnas, harus juga dikembalikan khitahnya untuk fokus menyediakan hunian rakyat.
"Perum Perumnas yang punya kekuatan organik di seluruh Indonesia masak hanya sanggup membangun 33.500 unit rumah? Karena itu, Kementerian PUPR harus membawa PT PP untuk ikut membangun Sejuta Rumah," tandas Jehansyah.
Pekerjaan rumah ketiga, lanjut Jehansyah, adalah perumahan swadaya yang dikembangkan melalui mekanisme berbasis community base selfhelp housing. Perumahan swadaya berbasis kelompok akan sangat menolong masarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal seperti nelayan, petani, dan pedagang.
"Ketiga pekerjaan rumah rakyat itu harus betul-betul dilaksanakan pemerintah bila ingin target Satu Juta Rumah tercapai. Dorong juga penyerapan anggaran PUPR agar jangan hanya terfokus pada ke-PU-an," tutup Jehansyah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.