Kementerian ATR/BPN Tambah Anggaran untuk Prona dan Bank Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) adalah suatu bentuk proses sertifikasi tanah secara massal. Sertifikat ini diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat miskin.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, Prona perlu dilakukan secara gencar untuk mereduksi konflik atau sengketa tanah di desa-desa.

Selain Prona, penyediaan tanah untuk beberapa program prioritas pemerintah juga seringkali menjadi faktor penyebab konflik dan sengketa lahan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk menambah anggaran kedua program tersebut dalam waktu dekat.

"Karena kita melakukan pendekatan teritorial yang tadinya pada sekadar segmentasi, tapi kita menuntaskan desa per desa, kelurahan, supaya tidak muncul dari sisi kawasan," ujar Ferry saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/201).

Ferry menginginkan, sertifikasi dilakukan per desa, bukan lagi secara orang per orang atau badan per badan. Prona difokuskan di desa-desa yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan akan dilakukan bergilir di tiap desa.

Selain untuk Prona, Kementerian ATR/BPN juga berencana menambah anggaran bank tanah (land bank). Saat ini, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan usulan anggaran penyediaan lahan.

"Karena ini berkaitan dengan penerapan rencana kita untuk mem-freeze (membekukan) lahan. Jadi ketika ada satu daerah menjadi lokasi pelaksanaan prioritas, maka kita membekukan status kepemilikannya," jelas Ferry.

Pembekuan tanah ini, tambah Ferry, penting seiring adanya pembangunan program-program pemerintah. Saat ada program yang diprioritaskan, Ferry berharap tidak ada transaksi, jual beli, atau pengalihan status kepemilikan kepada pihak ketiga.

Menurut dia, hal ini kerap terjadi di lapangan, sehingga membuat program tidak berjalan dan menimbulkan konflik. Ketika ada masyarakat yang ingin menjual tanah di daerah tertentu, apalagi di daerah dengan pogram pembangunan pemerintah, Ferry meminta agar masyarakat menjualnya kepada negara.

Terkait penambahan anggaran untuk kedua program tersebut, Ferry mengaku belum bisa menyebutkan angka pasti, karena butuh kajian lebih lanjut.

"Ya berapa belum tahu kita. Menurut saya, dari sisi ini tidak bisa kita menyebutkan anggarannya berapa. Tapi yang penting itu adalah ketika diterima alasannya (oleh DPR). Yang penting itu dalam anggaran bukan soal besarnya, tapi harus bermula dari apa landasan pikirnya, landasan urgensinya," tutur Ferry.