JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2050, Jakarta diprediksi bakal tenggelam. Air laut akan menerobos masuk dan sampai pusat kota jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya.
Kepala Sub Direktorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Eko Budi Kurniawan mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi "Pengembangan Lahan untuk Pembangunan Jakarta", Senin (7/7/2014).
"Pada 2050, kalau terjadi kebocoran, air laut sampai tengah kota. Bayangkan berapa kerugiannya. Kami memprediksi kerugiannya akan mencapai 200 miliar dollar AS (Rp 2.361 triliun). Itu belum termasuk 1,5 juta lapangan kerja yang hilang, dan masyarakat yang harus pindah. Itu masalah yang sangat besar jika tidak ditangani," papar Eko.
Menurut dia, ketinggian air laut tiap tahun meningkat. Di sisi lain, permukaan tanah amblas lebih cepat dari ketinggian air.
"Penurunan tanah pertahun tergantung lokasi, paling tinggi, yang diukur, sekitar 14 cm sampai 14,5 cm pertahun. Tapi, Ada lokasi lain yang mengalami penurunan lebih dalam. Kalau dipukul rata, penurunan terjadi sedalam 7,5 cm per tahun. Di Pluit termasuk paling cepat," ungkap Eko.
Namun, Eko berharap hal itu tidak akan terjadi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai mengantisipasinya dengan perencanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Pembangunan NCICD dilakukan dalam tiga tahp. Tahap A merupakan penghentian pengambilan air tanah untuk menghentikan penurunan tanah. Tahap ini juga berisi percepatan sanitasi air sungai dan kanal, serta perkuatan dinding laut.
Tahap B berisi pembangunan Outer Sea Wall yang terpadu dengan lahan hasil reklamasi. Tahap C adalah penutupan laguna timur di sebelah Kabupaten Bekasi. Tahap ini, menurut rencana, akan dilakukan secara paralel dengan perluasan pelabuhan Tanjung Priok.
Sayangnya, program NCICD sejauh ini masih menunggu pembicaraan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Melihat pembangunan lahan reklamasi yang berjalan lebih cepat, Eko memastikan reklamasi memang akan berjalan lebih dulu.
"Kalau ini, kelihatannya pulau sudah lebih maju. Sudah ada dua pulau yang dibangun. Sepertinya ini (reklamasi) dulu. Sebetulnya sistemnya terintegrasi, tapi menunggu pembicaraan antara pemerintah pusat dengan DKI," ujarnya.
Menurut Eko, langkah yang paling nyata sejauh ini adalah proses peninggian dinding laut di Pluit. Sebagian proses tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PU, sementara sebagian lagi akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Itu yang sekarang mau kita tinggikan. Itu di Pluit, ada Waduk Pluit. Kalau ditinggikan, pasti air tidak akan sampai pusat kota. Bentuknya juga tidak seperti wall, lebih seperti piramid. Bisa untuk jalan, tergantung desainnya. Desainnya sudah ada, tergantung lokasinya," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.