Kerugian tersebut disebabkan oleh praktik curang yang sengaja dilakukan oleh pejabat pemerintah korup dengan mengulur-ulur pekerjaan konstruksi.
Setiap tahun, Pemerintah Arab Saudi mengalokasikan dana besar untuk merealisasikan proyek-proyek di berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, listrik, air, dan transportasi. Parahnya, dari sejumlah proyek besar tersebut, hanya 25 persen yang terbangun sesuai jadwal.
Seperti halnya di Indonesia, studi yang dihasilkan Institute of Public Administration menunjukkan beberapa pejabat dan kontraktor telah menghasilkan "uang haram" dengan melancarkan gangguan proyek terorganisasi, tetapi sulit dideteksi.
Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar 48 persen dari karyawan yang bekerja pada proyek-proyek pemerintah mengatakan kendala realisasi proyek akibat banyaknya "gangguan" tadi. Sebaliknya, sekitar 97 persen proyek terbengkalai karena tidak tersedia pengawas proyek yang memadai.
Institute of Public Administration menyerukan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan intervensi sesegera mungkin, mencegah gangguan proyek. Kalau tidak segera diatasi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat signifikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.