Ambisi Bedah 1.500 Rumah Tak Layak Huni di Solok, Pemerintah Guyur Rp 30 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk membedah 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan hal ini dikutip dari siaran pers, Kamis (17/06/2021).

"Tahun ini, kami mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.500 rumah di Kabupaten Solok. Total bantuan yang diberikan senilai Rp 30 miliar," jelasnya.

Sebab, kata Khalawi, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR memiliki target ambisius agar Kabupaten Solok terbebas dari RTLH. 

Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menyukseskan program BSPS ini.

Ini juga termasuk sekaligus meningkatkan gotong-royong masyarakat membangun rumah layak huni pada masa Pandemi Covid-19.

Menurutnya, program BSPS merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam membantu masyarakat dalam mewujudkan hunian layak.

Baca juga: Pemerintah Bedah 3.772 Rumah di Sumatera Barat

Melalui penyaluran dana bantuan senilai Rp 20 juta per unit rumah, Kementerian PUPR menginginkan masyarakat memiliki semangat membangun rumahnya secara swadaya.

"Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa tapi kenyataan di lapangan bisa mendorong masyarakat untuk berswadaya membangun rumah yang layak," klaim Khalawi.

Bupati Solok Epyardi Asda mengungkapkan, rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. 

"Saat ini, kami termasuk daerah termiskin dan kami akan berupaya dan bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Solok bisa lebih sejahtera karena rumahnya layak huni," ujarnya.

Epyardi mengatakan, dengan adanya program BSPS ini menjadi salah satu penyemangat masyarakat agar bisa menghuni rumah dengan layak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok sangat membutuhkan bantuan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki.

Kabupaten Solok, imbuhnya, akan bangkit dan adanya semangat wali nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan Program BSPS akan lebih mendorong terwujudnya rumah layak huni.