Strategi SMF Salurkan Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF diberikan tantangan dari pemegang saham Kementerian Keuangan untuk mengembangkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat pekerja informal atau non-fixed income.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo menyampaikan hal itu dalam webinar, Rabu (29/7/2020).

"Kami di-challenge (ditantang) dari pemegang saham Kementerian Keuangan dalam pengembangan pembiayaan perumahan bagi masyarakat non-fixed income,"  kata Ananta.

Tantangan ini untuk memberikan akses bagi masyarakat pekerja informal demi mendapatkan rumah layak huni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, jumlah masyarakat pekerja informal sebanyak 70,49 juta di Indonesia yang membutuhkan rumah atau sebesar 55,7 persen dibanding masyarakat pekerja formal.

Baca juga: Ini Perluasan Mandat SMF di Sektor Perumahan

Jumlah tersebut terbagi menjadi lima jenis pekerjaan, yakni 25,58 juta bekerja sendiri atau dengan satu atau lebih mitra dan 18,40 juta pemberi kerja dengan bantuan pekerja sementara atau tidak berbayar.

Kemudian, sebanyak 14,59 juta pekerja pada usaha keluarga, 6,73 juta pekerja sektor non-agrikultur, serta 5,19 juta pekerja sektor agrikultur.

Pendekatan yang akan dilakukan SMF untuk pembiayaan ini yaitu melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi atau komunitas, pemanfaatan teknologi informasi/big data dalam aplikasi kredit pemilikan rumah (KPR), serta penambahan jenis lembaga penyalur KPR.

Ananta menuturkan, pengembangan pembiayaan untuk masyarakat non-fixed income ini merupakan bagian perluasan mandat bagi SMF yang sedang dalam proses finalisasi.

Jika sudah final, masyarakat pekerja informal dapat menikmati akses pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan dan perbankan.

Selain itu, Perseroan juga mendapatkan peluasan mandat tersebut berupa dukungan penyaluran fasilitas pinjaman kepada pengembang dalam bentuk kredit konstruksi.

Pemberian fasilitas pinjaman ini dilakukan untuk menambah jumlah pasokan rumah, mendukung pembangunan rumah, serta menurunkan angka backlog perumahan karena kurangnya pasokan rumah.