Benahi Kampung, Solusi Jakarta Kumuh

Kompas.com - 25/07/2018, 23:30 WIB

Dani Prabowo,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Dani Prabowo

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Deretan rumah warga di bantaran anak Ciliwung, Kampung Lodan, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (12/11). Warga Kampung Lodan, Kampung Tongkol, dan Kampung Kerapu membangun kebiasaan bersih dan hidup sehat untuk menghilangkan stigma bahwa mereka yang menyebabkan kerusakan pada sungai. (KOMPAS/RADITYA HELABUMI)

Rusunawa Tambora, Angke, Jakarta Barat pada Rabu (14/3/2018).

Penampakan rumah contoh di Kampung Tongkol, Ciliwung, Jakarta.

Bagian rumah contoh Kampung Tongkol yang menghadap sungai.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pesatnya laju urbanisasi dalam beberapa waktu terakhir justru menimbulkan banyak persoalan sosial di kota besar. Tak terkecuali Jakarta.

Kemiskinan, tingkat kesejahteraan rendah yang turut berimbas pada kualitas kesehatan, merupakan sekelumit masalah yang timbul akibat persoalan ini.

Belum lagi munculnya kantung-kantung pemukiman kumuh yang justru merusak lansekap ibu kota. Ironisnya, pemerintah tak kunjung menyiapkan solusi komprehensif untuk mengatasi hal ini.

Sejauh ini, pemerintah masih mengandalkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi mengatasi keberadaan kantung kumuh.

Rusunawa juga disebut menjadi solusi untuk mengatasi angka kebutuhan rumah (backlog) yang masih cukup tinggi hingga kini.

Namun, langkah tersebut justru dinilai kurang tepat oleh arsitek dari Sudio Akanoma, Yu Sing.

KOMPAS.com/RIMA WAHYUNINGRUM Rusunawa Tambora, Angke, Jakarta Barat pada Rabu (14/3/2018).

"Rusun itu tidak menyediakan hunian. Beda dengan kampung," kata dia saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Ia menganggap, perkampungan yang didiami masyarakat kurang mampu saat ini memiliki potensi tinggi bila dikelola dengan baik, yaitu dari sisi status kepemilikan lahan.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat dengan cara merenovasi kampung. Anggaran yang digunakan dapat berasal dari realokasi dana untuk pembangunan rusunawa.

Sebagai gambaran, untuk membangun satu unit rusunawa dengan ukuran 25-30 meter persegi, paling tidak dibutuhkan anggaran Rp 100 juta-Rp 200 juta. Dengan kemauan pemerintah, anggaran tersebut dapat direalokasi untuk pembangunan kampung.

Penampakan rumah contoh di Kampung Tongkol, Ciliwung, Jakarta.

"Sehingga dia menjadi lebih layak, plus di atasnya ditambah rumah sewa. Cukup nggak? Cukup. Karena yang dibangun rumah sederhana. Ruang lingkupnya lebih kecil, luasnya tidak terlalu besar," tutur Yu Sing.

Nantinya, rumah sewa ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi penghasilan masyarakat.

Dengan begitu, pada saat yang sama, pemerintah dapat mengatasi permasalahan kampung kumuh, menambah penghasilan masyarakat, sekaligus mengurangi angka backlog.

Bagian rumah contoh Kampung Tongkol yang menghadap sungai.

"Syaratnya apa? Sanitasinya harus bener. Yang tadinya enggak ada septic tank, harus dilengkapi septic tank, instalasi air bersih pemerintah bantu, listrik pemerintah bantu, jalannya diperbaiki," tambah Yu Sing.

Namun, bila pemerintah merasa tidak memiliki cukup anggaran, maka dapat bekerjasama dengan pengembang perumahan untuk membangun rumah sewa di perkampungan ini dengan status hak guna bangunan.

Yu Sing pun menekankan, perlu adanya pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah sebelum mengeksekusi upaya ini. Di samping menyiapkan regulasi yang menjadi payung hukumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.