Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh 136 Stempel untuk Perizinan Meikarta

Kompas.com - 13/07/2018, 17:00 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pendiri Grup Lippo Mochtar Riady mengungkapkan pihaknya mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan proyek kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Lippo membutuhkan hingga 136 cap atau stempel sebagai tanda mendapat izin untuk pembangunan megaproyek tersebut.

“Butuh 136 cap untuk pembangunan. Begitu sulit. Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang semua izin tiga hari selesai, tapi ternyata tidak demikian,” ucap Mochtar saat ditemui Kompas.com, Kamis (12/7/2018) di Jakarta.

Baca juga: Mochtar Riady Ungkap Alasan Lippo Bangun Meikarta

Dia mengaku bingung dan kesulitan menghadapi birokrasi perizinan pembangunan suatu gedung, termasuk pada era otonomi daerah seperti saat ini.

Di satu sisi pihaknya mendapat informasi harus mengurus perizinan ke tingkat kabupaten, tetapi di sisi lain ada pula informasi untuk mengurus izin ke tingkat provinsi.

“Misalnya kami bangun gedung di Cikarang, sejak 1991 sudah ada. Sekarang otonomi daerah, masalah ini urusan kabupaten, tapi ada yang bilang harus diurus ke gubernur,” kata Mochtar.

Mochtar mengeluhkan pemberitaan tentang dirinya itu disebabkan banyak orang yang kurang senang dengan pembangunan Meikarta, termasuk dari sisi harga jualnya yang relatif  terjangkau.

Untuk suatu proyek properti di Indonesia, menurut dia, biaya pembangunannya secara umum sekitar Rp 9 juta per meter dan dijual Rp 13 juta per meter.

Mochtar mengaku, karena niatnya untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan yang memadai, maka dia menjual dengan harga di bawah biaya pembangunan.

“Saya merasa kalau kami mau membantu pemerintah, kami menjual perumahan dengan harga yang lebih pantas. Maka kami menjualnya Rp 6 juta per meter persegi. Apakah saya mau rugi? Tapi saya tidak untung banyak,” tuturnya.

Mochtar menambahkan, itulah yang membuat pihaknya harus bisa mengatur supaya biaya pembangunannya lebih efisien.

“Biaya pembangunan Rp 6 juta per meter persegi itu merugikan developer. Sebab, modal pokoknya Rp 9 juta per meter persegi sehingga banyak orang kurang senang. Jadi isunya setumpuk, tiap hari ada berita saya,” keluh Mochtar.

Menurut dia, semestinya penjualan tahap pertama harus dengan harga murah supaya semakin banyak orang yang mampu membeli sehingga kota yang dibangun itu menjadi ramai.

Dengan demikian, imbuhnya, suatu saat nanti pertumbuhan ekonomi di kota tersebut dan wilayah sekitarnya bisa ditingkatkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Berita
Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Berita
Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Berita
Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Berita
Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Berita
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Berita
Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Berita
[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

Berita
9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com