Setiap Tahun, Permukaan Tanah Jakarta Turun 5-12 Sentimeter

JAKARTA, KompasProperti - Setiap tahun, tinggi permukaan tanah DKI Jakarta mengalami penurunan antara 5 hingga 12 sentimeter. Karena itu pemerintah menggandeng Jepang untuk mengatasi persoalan tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso menjelaskan, ada tiga faktor penyebab permukaan tanah turun, yaitu beban berlebihan akibat pembangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah.

"Kalau air tanah diambil secara berlebihan, maka akan terjadi rongga dan itu akan menyebabkan turun," kata Imam usai penandatanganan kontrak kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (27/7/2017).

Jepang menjadi salah negara yang digandeng pemerintah dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), untuk mengatasi persoalan penurunan tanah itu.

Selain Jepang, pemerintah juga menggandeng Korea (KOICA) dan Belanda (Ministry of Infrastructure and Environment, MIE).

Imam mengatakan, Ditjen SDA memiliki catatan penurunan tanah yang terjadi setiap tahun di Jakarta. Catatan tersebut berasal dari patok penanda yang dipasang di daerah Pluit, Jakarta Utara.

"Kalau tidak distop Jakarta tenggelam karena air masuk. Bayangkan saja kalau tahun 2030, berarti 10 tahun hampir 1,2 meter. Hampir di Monas banjirnya," kata dia.

Senior Representative JICA Indonesia Office, Tetsuya Harada mengatakan, Jepang pernah mengalami persoalan serupa yang terjadi di Tokyo, akibat laju pertumbuhan ekonomi yang cepat.

"Namun sejak Jepang memperkenalkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk perindustrian dan peraturan tetnang penggunaan air bersih, Jepang berhasil menekan laju penurunan tanah sejak tahun 1970-an," kata dia.

Menurut Tetsuya, Jepang dan Tokyo memiliki banyak kesamaan, seperti kondisi sosial, bentuk sungai serta saluran drainase. Ia berharap, melalui kerja sama dalam bentuk hibah konsultasi teknik, dapat memperlambat lajut penurunan tanah di Jakarta.

Nantinya, tim teknis itu akan bekerja selama tiga tahun. Hasil kajian yang dilakukan akan diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta, sebagai bahan kajian untuk pengambilan keputusan.