Dua Hal Harus Konsisten Dilakukan Pemerintah untuk Maja

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi perusahaan pengembang Real Estat Indonesia (REI) Banten menekankan pemerintah agar konsisten melakukan dua hal dalam pembangunan Maja sebagai Kota Publik Baru.

"Dalam pandangan kami, peran pemerintah ini ada dua, yakni menyiapkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang memadai," kata Ketua REI Banten Soelaeman Soemawinata, saat konferensi pers di Hotel Ambhara Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Adapun kebijakan yang dimaksud Eman, sapaan karibnya, adalah kemudahan izin dalam perihal pembangunan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak menuturkan bahwa dari target 1,1 juta penduduk di Maja pada 2035, 609 ribu di antaranya adalah MBR.

Menanggapi hal tersebut, Eman menyarankan pemerintah agar menentukan distribusi dan proporsi lahan pengembangan perumahan bagi MBR.

"Dengan begitu, pengembang bisa mengunci tanahnya untuk MBR," imbuhnya.

Saat ini terdapat empat pengembang yang sudah melakukan penandatanganan kesepakatan percepatan pembangunan infrastruktur Kota Baru Maja. Keempat pengembang tersebut adalah Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk.

Baca: Empat Pengembang Teken Kesepakatan Pembangunan Maja

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dardak berjanji akan membangun jalan akses menuju Maja dari Pamulang ke Rangkasbitung sepanjang 58,35 kilometer sebagai akses utama yang linier dengan rencana Jalan Tol Serpong-Balaraja serta Rel Ganda Kereta Api Jakarta-Maja.

"Kami yakin kalau dua hal ini bisa dilaksanakan maka pembangunan Maja akan cepat terealisasi dan kami, pihak swasta akan melanjutkan pengembangan Maja," ujar Eman.