JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mencapai target pembagian 2-3 juta sertifikat tanah tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan beberapa skema.
Baca: Program Kerja Sofyan Djalil, Percepat Sertifikasi Tanah
Dalam hal pengukuran tanah, Kementerian ATR/BPN mempertimbangkan untuk memberikan peluang kepada pihak ketiga sebagai pelaksana.
"Barangkali, kami tidak harus menunggu orang BPN siap untuk pengukuran. Kami juga pikirkan bagaimana keterlibatan swasta," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada Kompas.com, di Kantor Pusat ATR/BPN, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Sofyan menuturkan, keterlibatan swasta ini belum final. Artinya, hal tersebut masih dalam pertimbangan. Kemungkinan kerja sama dengan swasta ini, dilandasi keterbatasan tenaga pengukur lahan BPN.
Hingga saat ini, pemerintah belum bisa menambah pegawai negeri sipil (PNS), khususnya yang bertugas mengukur lahan.
Di sisi lain, target sertifikat lahan yang akan dibagikan tahun depan dalam program Reforma Agraria jumlahnya tidak sedikit, yaitu 2 juta hingga 3 juta sertifikat.
sementara tujuan Reforma Agraria ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya memiliki modal untuk usaha.
"Masyarakat yang punya lahan, baik itu 30 meter persegi atau 50 meter persegi, bisa meminjam ke bank dengan jaminan sertifikat," tandas Sofyan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.