Awas, Defisit Rumah Rakyat Bakal Picu Ketegangan Sosial!

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit, mengatakan hal tersebut terkait kinerja Menteri Perumahan Rakyat jelang berakhirnya masa jabatan, kepada Kompas.com, Jumat (7/3/204).

"Tapera sesungguhnya sangat vital, karena berpotensi memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Kehadiran Tapera diharapkan dapat meminimalisasi defisit kebutuhan dan jumlah rumah terbangun yang saat ini sudah mencapai 15 juta unit," papar Panangian.

Dia juga menyebutkan dampak buruk lain tertundanya eksekusi RUU Tapera, antara lain masyarakat semakin tidak percaya kepada Pemerintah. "Masyarakat apatis dan akan selalu memandang negatif apa pun kebijakan dan program terkait rumah rakyat yang diluncurkan pemerintah," kata Panangian.

Betapa tidak, saat pasar properti booming dalam tiga tahun terakhir, Menpera harusnya dapat memanfaatkan kondisi ini dengan menggenjot pembangunan rumah rakyat yang sampai saat ini tak kunjung mencapai target.

Untuk diketahui, data terakhir yang terekam hingga 10 Desember 2013, jumlah unit rumah rakyat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 87.765 unit, atau sebesar 72,5 persen dari target penyaluran di 2013 yang sebesar 121.000 unit.

Menpera, lanjut Panangian, seharusnya mampu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah membentuk dinas-dinas perumahan sebagai infrastruktur dasar. Selain itu, sediakan lahan-lahan bagi pengembang untuk membangun rumah rakyat, berikut utilitas dan kemudahan lainnya.

Kalau hal tersebut sudah berjalan terstruktur, niscaya pengembang swasta akan ikut berpartisipasi. Terlebih lagi jika pemerintah bisa menyelesaikan masalah pembiayaan pembangunan rumah rakyat ini.

"Jika semua berjalan lancar dan terstruktur rapi, bukan tidak mungkin membangun perumahan subsidi juga bisa sama menguntungkannya dengan rumah komersial. Para pengembang tidak akan menampik dengan alasan apa pun," imbuhnya.