Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpera Kebingungan Tentukan Angka "Backlog" Rumah

Kompas.com - 18/01/2014, 10:28 WIB
Tabita Diela

Penulis

JEMBER, KOMPAS.com - Usaha merumahkan seluruh rakyat Indonesia, memang bukan perkara mudah. Terlebih bila data yang dijadikan acuan tidak jelas dan hanya berupa asumsi. Wajar bila defisit rumah rakyat atau yang lazim disebut backlog dianggap tidak jelas oleh para pelaku usaha sektor perumahan.

Ketua Dewan Kehormatan Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, pada Kamis, (16/1/2014) lalu juga mengecam hal tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan ini berpengaruh terhadap kebijakan perumahan Nasional yang dibuat pemerintah. Arah kebijakan berpotensi salah arah.

Terhadap kecaman tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bukannya tak acuh. Kemenpera menyadari kelemahan data backlog yang tak jelas, hanya efeknya tidak sampai menyesatkan kebijakan perumahan Nasional.

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Rildo Anwar mengungkapkan, perlu adanya informasi jumlah backlog yang sebenarnya di Indonesia. Namun, Rildo juga mengingatkan untuk menyamakan persepsi bahwa mengentaskan kekurangan rumah berarti memberikan tempat hidup yang layak, bukan serta-merta memberikan rumah.

Jadi, Kemenpera bisa menyediakan rumah tapak milik, hingga rusunawa. Yang terpenting adalah kemungkinan rakyat hidup dengan layak.

"Memang, (mengetahui) berapa sebenarnya backlog itu kita perlu. Hanya, perlu ada kajian khususnya. Sebelumnya, kita harus menyamakan persepsi bahwa backlog itu sebenarnya untuk mengatur mereka hidup di tempat yang layak. Bukan memiliki. Sewa pun juga bisa. Untuk menghasilkan angka backlog yang pasti, kami harus kerja sama dengan BPS," papar Rildo.

Sebagai catatan, hingga kini Kemenpera menggunakan data backlog yang disediakan BPS. Meski, Kemenpera dan BPS bekerjasama, definisi soal backlog masih berbeda dan akurasinya masih diragukan sehingga berpotensi menyesatkan kebijakan pemerintah.

"Sebetulnya kita, REI, tujuannya sama. Pada prinsipnya bagaimana mengatasi backlog dan pengembang itu kan menyediakan (memasok). Kalau pasokan tidak ada, backlog-nya juga akan bertambah. Jadi, sebetulnya kekhawatiran REI dan kita sama saja. Dan kita selalu komunikasikan dengan teman-teman REI," imbuh Rildo.

Rildo juga mengatakan, dengan data backlog yang kini dikantongi Kemenpera, sebetulnya program pembangunan rumah tetap bisa berjalan. Dia yakin, jumlah backlog yang sebenarnya di lapangan pun tidak jauh dari data yang kini tersedia, yaitu mencapai 15 juta unit rumah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Apartemen
Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Hunian
Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Berita
Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Interior
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com