Suharso Nilai Program BSPS Kementerian PUPR Langgengkan Kekumuhan

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai penataan yang telah dilakukan hingga saat ini belum berdampak signifikan terhadap berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan.

Termasuk salah satu penataan yang diupayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Sebaliknya, menurut dia, BSPS yang disalurkan ke daerah, justru melanggengkan kekumuhan sehingga untuk memberikan air minum, air bersih di daerah itu, jadi sulit.

Baca juga: SMF Bantu Benahi Rumah Warga di Kawasan Kumuh Kota Lubuklinggau

"Maka, bagaimana kita menyelesaikannya secara sekaligus agar lebih quality spending, butuh keterpaduan program dan pendanaan pemukiman kumuh perkotaan sangat penting dilakukan," cetus Suharso dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/05/2021).

Hal ini mempertimbangkan kawasan kumuh perkotaan merupakan masalah serius dan terus berkembang di berbagai wilayah di Indonesia.

“Saya mengapa membicarakan penataan pemukiman kumuh perkotaan karena kumuh kota ini luar biasa tumbuh kembangnya di berbagai kota, di tanah air ini dan senantiasa penyelesaiannya itu diselesaikan oleh swasta," kata Suharso.

Kawasan kumuh di perkotaan inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya Indonesia dalam target Sustainable Development Goals (SDGs).

Karenanya setiap kementerian dan lembaga mesti berkolaborasi menyelesaikan permasalahan ini secara serius.

"Kami ingin bagaimana penyelesaian kekumuhan ini dengan beragam intervensi di kementerian dapat diselesaikan dalam satu paket dan ini adalah pendekatan multidisiplin,” jelasnya.

Menurut Suharso, ada tiga syarat utama keberhasilan penataan kawasan permukiman kumuh.

Pertama, akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, meliputi penyediaan akses terhadap layanan dasar dan layanan infrastruktur perkotaan.

Kedua, clear local ownership, meliputi social inclusion (keterlibatan masyarakat) dan keterlibatan pemerintah daerah dengan visi dan kapasitas yang kuat.

Ketiga, transformasi ekonomi, dengan adanya program inovatif mencakup pengembangan ketangguhan sosial-ekonomi kawasan dan penciptaan kesempatan kerja.

"Ketiganya menghasilkan peremajaan yang berketahanan dan berkelanjutan (resilient and sustainable)," jelas Suharso.