SMF Bantu Benahi Rumah Warga di Kawasan Kumuh Kota Lubuklinggau

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan pembenahan rumah di Kawasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Senin (03/05/2021) di Kantor SMF yang ditandatangani oleh Direktur SMF Trisnadi Yulrisman, dan Walikota Lubuklinggau, Prana Putra Sohe.

Kerja sama ini merupakan realisasi dari Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh yang merupakan penugasan khusus SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Baca juga: Enam Strategi SMF Dorong Perkuatan Ekosistem Perumahan

Kota Lubuklinggau menjadi kota ke-8 dalam program yang merupakan kolaborasi antara SMF dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dirjen Cipta Karya.

Sebelumnya, SMF dan Dirjen Cipta Karya telah melakukan perbaikan rumah di daerah kumuh yang terdapat di kota Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Pekalongan, serta Tangerang.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini berasal dari dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

“Dana yang dialirkan dalam program ini merupakan amanat dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada SMF yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi dari rakyat kembali kepada rakyat,” kata Ananta dalam keterangannya, Rabu (05/05/2021).

Ananta menuturkan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen SMF mendukung program Pemerintah untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di sektor perumahan, melalui penyediaan hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat pra sejahtera.

Saat ini Pandemi Covid 19 telah terjadi lebih dari 1 tahun lalu di Indonesia. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang positif terpapar Covid-19 masih terus bertambah, pemukiman kumuh atau tidak layak huni serta pemukiman padat penduduk merupakan salah satu titik yang menjadi pusat perhatian pemerintah.

Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau tidak layak huni, sangat rentan tertular dan menularkan penyakit, termasuk Covid-19.