Bangun 6.000 MCK di Seluruh Pondok Pesantren, Pemerintah Siapkan Rp 1,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6.000 unit fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) akan dibangun di seluruh pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 1,2 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dukungan ini diberikan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK.

Selain itu, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

“Program infrastruktur kerakyatan atau PKT sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tutur Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (26/04/2021).

Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian.

Kemudian, instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL) dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp 200 juta.

Baca juga: Dibutuhkan 6.608 Penganggur dan Miskin untuk PKT Infrastruktur di Jawa Timur

Sementara itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, target konstruksi pembangunan MCK di pondok pesantren bakal dimulai menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan total anggaran Rp 3,8 triliun.

Keenam kegitatan PKT ini ditargetkan dapat menyerap 183.821 tenaga kerja.

Kegiatan tersebut meliputi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R).

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Sanimas), SPAM Perdesaan Padat Karya (Pamsimas), serta kegiatan kontraktual dengan skema padat karya.

KOTAKU dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp 976,6 miliar, PISEW dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp 900 miliar, TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.

Kemudian Sanimas dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp 713,73 miliar, Pamsimas di 4.525 desa dengan anggaran Rp 943 miliar, serta kegiatan kontraktual dengan skema PKT di 155 lokasi dengan anggaran Rp 224,9 miliar.